Celebesta.com – PALU, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah bersama Perkumpulan Aksi & Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) akan menyerahkan petisi penolakan pembuangan limbah tailing ke laut dari industri nikel baterai serta mendesak pemerintah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan energi terbarukan pada industri nikel baterai.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AEER menunjukkan adanya potensi dampak lingkungan dari rencana pembuangan tailing ke laut dalam (deep-sea tailing placement atau DSTP) yang dipilih sebagai metode untuk menekan biaya operasi industri nikel.
Bukan hanya itu, industri nikel baik di Morowali (Sulawesi Tengah) maupun Weda (Maluku Utara) masih memanfaatkan PLTU batubara sebagai sumber energi utama yang notabene adalah sumber polutan dan penyumbang emisi karbon.
Pius Ginting, Kordinator AEER menyatakan, komitmen iklim Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak lagi membangun PLTU baru di luar negeri perlu dikonkritkan dengan mengungkapkan informasi ke publik tidak lagi ada penambahan PLTU baru di kawasan industri nikel terkait investasi Tiongkok di Sulteng.
“Mengupayakan dalam waktu dekat menggantikan PLTU yang telah beroperasi dengan energi terbarukan. Hal ini akan baik buat iklim dan baik buat kesehatan warga Bahodopi di Kabupaten Morowali yang telah jadi korban polusi udara,” jelas Pius Ginting melalui keterangan tertulis diterima Celebesta.com, Rabu (13/10/2021).
Baca Juga: Keluhkan Air, Warga Huntap Tondo Datangi BPPW Sulteng
Pius menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu mendorong industri nikel tidak menjadi pusat emisi gas rumah kaca karena akan berdampak buruk bagi citra nikel baterai asal Sulteng.
Sementara itu, Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng, Moh. Taufik, menyatakan, mendorong hilirisasi nikel bukan berarti tanpa pekerjaan rumah baru. Rekam jejak lingkungan industri nikel di darat hendaknya tidak diperluas ke laut. Tiongkok sendiri tidak menerapkan pembuangan limbah tambang ke laut di negerinya.
“Kami harapkan ada komitmen keragaman hayati dari pemerintah Tiongkok sebagai tuan rumah Konferensi Keragaman Hayati PBB, yang berlangsung di Kunming, Kota di bagian barat daya china pada bulan oktober ini,” ungkap Taufik.
Lebih lanjut, Jatam Sulteng berharap berlangsungnya konferensi Keanekaragaman Hayati ini di Tiongkok, juga dibarengi dengan komitmen pemerintah tiongkok, untuk tidak melakukan pembuangan limbah tambang ke laut dari investasinya di luar negeri seperti di Sulawesi Tengah. Yang akan merencanakan pembuangan limbah tailing di wilayah laut Morowali.
Taufik menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lewat petisi ini, harapannya, juga dapat menunjukkan kepemimpinan dalam mitigasi iklim dengan menempatkan laut sebagai zona karbon biru.
“Tidak merekomendasikan pembuangan limbah tambang ke laut di Sulawesi Tengah yang dapat membahayakan keanekaragaman hayati, seperti rencana pembuangan limbah tailing ke laut morowali, yang dapat membahayakan keanekaragaman hayati yang hidup di perairan laut Morowali,” tutup Taufik. (AS/mk)
Komentar