NAGEKEO – Celebesta.com, Berkaitan dengan rencana pembangunan waduk Lambo yang saat ini berada dalam tahap pengukuran tanah oleh BPN Nagekeo dan BWS NTT, Joseph menuturkan pihak pemerintah seharusnya lebih cermat dalam menanggapi keluhan masyarakat yang tidak menerima tim pengukuran tanah untuk mengukur tanah miliknya sehingga bagian hukum BPN Nagekeo harus membuat kajian yang lebih dalam dengan dasar pertimbangan situasi yang terjadi di lapangan.
Menurut Joseph, dengan melihat situasi di lapangan yang masih ada penolakan dari warga maka pihak BPN Nagekeo dan BWS NTT harus dengan transparan menjelaskan kepada masyarakat, dasar pengukuran yang dilakukan, atensi sistem yang dibangun dan sistem administrasi pemerintah yang memerintahkan tim pengukuran tanah untuk melakukan pengukuran tanah itu.
Pihaknya berharap agar pemerintah melakukan komunikasi dua arah dengan baik melalui sistem positif agar tidak terjadi gesekan yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Bernadinus Gaso mengungkapkan Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak-haknya sebagai pemilik warisan adat dan budaya yang ada di wilayahnya sehingga tanah, air dan kekayaan alam yang ada di wilayah adat ketiga komunitas adat itu tidak boleh diganggu siapapun.
“Perjuangan kita untuk mempertahankan hak-hak kita tidak boleh terhenti disini. Kita akan tetap berjuang bersama dan tetap sehati untuk mempertahankan hak-hak kita sebagai Masyarakat Adat,” ungkap Gaso.
Gaso mengajak Masyarakat Adat ketiga komunitas adat itu untuk tetap konsisten dalam berjuang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar yang mengeluarkan pernyataan tidak bertanggungjawab yang melemahkan perjuangan mereka.
“Jangan percaya omongan orang yang tidak bertanggungjawab. Mari kita tetap solid, tetap sehati, dan tetap semangat berjuang bersama untuk mempertahankan wilayah adat kita,” pungkasnya. (Arm/Welano)
Komentar