Oleh : Arman Seli*
SIGI – Berdasarkan perjalalan penulis di beberapa tempat, yang masyarakatnya Suku Kaili Sub-etnis Da’a dan Inde begitu banyak permasalahan. Katakanlah soal pendidikan, kesehatan menjadi hal yang urgent dan butuh perhatian khusus. Hiruk-pikuk politik, kita juga tidak boleh mengabaikan situasi ini dalam artian harus jelih memilih pemimpin yang nantinya mempunyai keberpihakan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Artinya bahwa pemimpin harus mengenal kondisi masyarakatnya terlebih orang-orang Da’a dan Inde yang bermukim di Kaki Gunung Gawalise (Kamalisi). Beberapa data lapangan yang dihimpun oleh penulis sangat memprihatinkan. Misalnya masyarakat pegunungan kondo (sebelah selatan Desa Bangga) yang kini secara administrasi ada 10 kepala keluarga yang terdaftar sebagai warga Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.
Pasca gempa 2018 silam, penulis mendapat informasi bahwa ada sejumlah orang Da’a belum mendapatkan bantuan, tidak berpikir panjang penulis dan seorang teman mengonfirmasi hal tersebut. Setelah membangun komunikasi dengan Pemerintah Desa Omu waktu itu, karena awal bertemu masyarakat ini, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka waktu itu ada di Desa Omu sehingga kami menghubungi pemerintah desa setempat.
Persoalan yang mendasar, selain pendidikan adalah masyarakat ini tidak mendapat dana stimulan, hunian tetap, dan kini status tanah untuk hunian sementara masih pinjaman.
Selanjutnya di Dusun III Vilao, Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi sekolah di tutup karena tidak ada guru yang mengajar. Nah, artinya dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memiliki cita-cita membangun bukan hanya sekedar lisan tetapi tindakan. Dusun yang di huni sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) itu harus menelan pil pahit, betapa tidak anak-anak di dusun itu harus sekolah di Dusun I Desa Balumpewa yang jaraknya lebih dari 5 Kilometer.
Kemana Arah Politik?
Awalnya orang Da’a dan Inde memiliki jagoan untuk berkontestasi di Pilkada Sigi 2020, hanya saja kandas di tengah jalan karena tidak memenuhi syarat mendaftar sebagai kandidat di KPU Sigi, walalupun demikian sejumlah loyalis masih solid dalam tim.
Menurut penulis ini hal yang luar biasa, penulis menggunakan istilah “ Ke-Da’a an dan Ke-Inde’an para loyalis penting untuk di rawat dan di jaga karena hal itu menjadi modal politik di kontestasi berikutnya. Walaupun sejak awal sudah ada yang memilih untuk mendukung bakal calon lain, menurut penulis itu wajar-wajar saja karena itulah politik segala kemungkinan bisa terjadi. Saat ini yang resmi maju berkontestasi di Pilkada Sigi ada dua pasangan dan bukan berasal dari Da’a dan Inde.
Penulis tidak bermaksud menonjolkan politik identitas atau apapun namanya, tetapi lebih dari itu hanya melihat arah politik dua komunitas besar ini yang berbasis di Sigi sebelah barat dan dataran Palolo.
Orang-orang Da’a dan Inde saat ini ada yang menjadi bagia dari pendukung kandidat ini atau sederhananya menjadi tim sukses. Secara garis besar rakyatlah yang memiliki kuasa politik dan menentukan pilihan. Pertanyaannya jelihkah komunitas besar ini mengarahkan dukungannya?
Mengingat dua blok politik juga merangkul orang Da’a dan Inde, atau justru dukungan tidak mendominasi ke salah satu pasangan alias pecah suara? Adakah rekomendasi-rekomendasi dari organisasi rumpun untuk kerja-kerja bupati terpilih kedepan? Pertnyaan selanjutnya, seberapa besar peran organisasi rumpun berperan dalam kontestasi ini? atau mungkin tidak berperan sama sekali?
Semoga Pertanyaan-pertanyaan diatas menjadi diskursus segar di komunitas Da’a, Inde. Tujuannya agar agenda politik rakyat lebih terarah, sangat disayangkan jika para aktor politik dan tim sukses berbicara blunder tanpa tema. Jualannya soal persatuan, kesatuan tetapi ujung-ujungnya tidak menyatu.
*Penulis adalah Pegiat Masyarakat Adat.
Komentar