oleh

Kado Natal, PTUN Jayapura Menangkan Bupati Sorong dari Gugatan Perusahaan Sawit

Celebesta.com – JAYAPURA, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menggelar sidang putusan antara Bupati Sorong sebagai Termohon dengan PT. Sorong Agro Sawitindo (SAS) dan PT Papua Lestari Abadi (PLA) sebagai Pemohon dengan Nomor perkara 31/G/2021/PTUN.JPR dan 32/G/2021/PTUN.JPR, Selasa (7/12).

Pasca persidangan, Bupati Sorong Johny Kamuru di dampingi DR. Pieter Ell, S.H., M.H dan Nur Amaliah, S.H selaku Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar konferensi pers yang ditayangkan via ZOOM.

“Ada dua perkara yang tadi diputuskan hakim yakni perkara Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR atas gugatan PT Inti Kebun Lestari dan PT Papua Lestari Abadi pada perkara Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR,” kata Pieter Ell memulai konferensi persnya dihadapan awak media.

Pieter Ell melanjutkan dengan membacakan amar putusan perkara Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR atas gugatan PT Inti Kebun Lestari.

“Hakim menyatakan tidak diterima untuk seluruhnya gugatan penggugat terharap objek sengketa I berupa keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 163 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong,” ujarnya.

Lanjut Pieter Ell, Hakim juga menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat terhadap objek sengketa I berupa keputusan Bupati Sorong Nomor 525/Kep.57/IV/2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 268 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat oleh PT Lestari Papua Abadi.

Selanjutnya, Hakim menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat terhadap objek sengketa III berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/Kep.65/IV/2021 tentang pencabutan keputusan bupati sorong Nomor 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Lestari Papua Abadi tanggal 27 April 2021.

“Memutuskan penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 450 ribu,” ujar Pieter Ell.

Pada hari yang sama, Hakim PTUN Jayapura juga menyampaikan putusan terhadap gugatan yang diajukan PT Sorong Agro Sawitindo dengan Nomor Perkara 31/G/2021/PTUN.JPR.

Putusan tersebut juga disampaikan Pieter Ell, bahwa hakim memutuskan tidak diterima untuk seluruhnya gugatan penggugat terhadap objek sengketa II berupa putusan Bupati Sorong Nomor 525/Kep.61/IV/2021 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono, Kabupaten Sorong.

“Hakim menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat terhadap objek sengketa I berupa keputusan bupati Sorong  Nomor 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2019 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat oleh PT Sorong Agro Sawitindo,” tambah Pieter Ell.

Lanjutnya, Hakim juga menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan penggugat terhadap objek sengketa II berupa keputusan bupati Sorong Nomor 525/Kep.64/IV/2021 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 tentang izin usaha perkebunan PT Sorong Agro Sawitindo pada 27 April 2021.

Dengan demikian juga hakim menyatakan penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 450 ribu.

“Terimakasih untuk Tuhan karena Tuhan dipihak kita sehingga kita menang. Juga untuk Econusa, seluruh Masyarakat Adat di sorong dan dipapua bahkan seluruh indonesia yang melihat masalah ini,” kata Bupati Sorong Johny Kamuru ditempat yang sama.

Bupati menambahkan terima kasih juga untuk pimpinan KPK RI yang mana telah terlibat dalam proses persidangan ini.

“Ini kemenangan kita semua, kemenangan masyarakat,” ujar Bupati.

Sementara itu, Nur Amaliah, S.H. yang juga Tim kuasa hukum pemerintah Kabupaten menambahkan untuk total luasannya 105ribu hektar yang diperkarakan tiga perusahaan.

“Jadi untuk tiga perusahaan total luas lahan 105 ribu lebih tapi kita belum tahu bagaimana perkara yang 29, 30. Kita berharap ini akan menjadi kado natal. Sehingga 105ribu hektar itu akan kembali ke pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (FYL/UND)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan