Paviliun Indonesia di COP 30, yang mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon”.
Celebesta.com – JAKARTA, Pidato pembukaan delegasi Indonesia dalam Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP 30) di Belem, Brasil, menuai sorotan tajam dari masyarakat sipil.
Mewakili Presiden, Ketua Delegasi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat target iklim nasional dan menegaskan kesiapan bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai aksi iklim yang “inklusif dan ambisius.”
Hashim mengangkat capaian pemerintah mulai dari penurunan deforestasi hingga peningkatan bauran energi terbarukan serta komitmen menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Hashim dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq meresmikan Paviliun Indonesia di COP 30, yang mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon.”
Dijadwalkan lebih dari 50 sesi bicara melibatkan pejabat tinggi dan pimpinan korporat. Akan ada pula forum “seller meet buyer” – yang disebut pertama kali terjadi dalam sejarah Paviliun RI – untuk memfasilitasi transaksi karbon dengan potensi ekonomi sampai USD 7,7 miliar per tahun dan 90 juta ton unit karbon yang diklaim berkualitas.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki memandang langkah pimpinan delegasi RI itu sangat mengecewakan.
“Fokus delegasi pada perdagangan karbon menjadikan misi Indonesia di COP 30 sangat transaksional, tanpa menunjukan komitmen kuat pada masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya,” kata Maikel dikutip dari Siaran Persnya, Selasa (11/11/2025).
“Ditambah lagi, Pemerintah mendorong solusi iklim yang pro-korporasi, seperti co-firing batubara, yang menambah beban ekologis,” tambah Maikel saat menanggapi pembukaan COP 30 usai dialog publik “Suara Rakyat Indonesia untuk CoP-30” yang diselenggarakan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI).
Terkait deforestasi, realitanya dalam setengah abad, antara 1950-2000, Indonesia kehilangan hampir 40 persen tutupan hutan—dari 162 juta hektar tersisa hanya 98 juta hektar. Deforestasi besar-besaran, terutama akibat ekspansi perkebunan sawit dan proyek pembangunan, memecah habitat dan mengancam kelangsungan spesies endemik.
Data IUCN Red List mencatat 2.735 jenis flora dan fauna Indonesia kini terancam punah, lebih dari setengahnya merupakan tumbuhan.
Kerusakan semakin parah karena dari 2000 hingga 2012 saja Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan primer—setara dengan hampir dua kali luas Pulau Bali—akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Artinya, setiap tahun rata-rata 47.600 hektar hutan lenyap dari peta.
Laju kehilangan ini terus berlanjut. Pada 2024, deforestasi hutan alami tercatat mencapai 261.575 hektar, meningkat 1,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan saja, emisi yang dihasilkan mencapai hampir setengah dari total emisi nasional.
Ironisnya, di tengah situasi krisis tersebut, pemerintah masih menetapkan target deforestasi hingga 10,47 juta hektar dalam periode 2021–2030. Target ini bahkan dipecah menjadi “deforestasi terencana” seluas 5,32 juta hektar dan “deforestasi tidak terencana” sebesar 5,15 juta hektar.
Menurut Maikel, dari perspektif Papua, sekitar 1,3 juta hektar hutan juga hilang antara 2001–2019 akibat sawit dan tambang. Dalam dialog publik ‘Suara Rakyat Indonesia untuk CoP-30” pada Senin (10/11).
Maikel menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke telah menyebabkan hilangnya 9.835 hektar hutan primer hingga Juni 2025. Industri kelapa sawit adalah pendorong terbesar kedua menghilangkan 3.577 hektar pada 2024.
Maikel menambahkan, banyaknya dukungan korporasi di Paviliun Indonesia menegaskan bahwa Pemerintah lebih berpihak kepada korporasi dan memberi izin industri ekstraktif tanpa memberi ruang hidup bagi masyarakat.
“Perlindungan bagi masyarakat rentan, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan masih kurang, terlihat dari lambatnya respons pemerintah terhadap berbagai bencana yang terjadi. Pemerintah juga harus melibatkan orang muda Papua dalam kebijakan perubahan iklim,” kata Maikel. (*/mk)
Komentar