SORONG SELATAN – Celebesta.com, Sabtu petang bertempat di Taman Trinati, Pemuda dan Masyarakat Adat meminta Pemerintah Daerah Sorong Selatan, Papua Barat Daya agar serius mengimplementasi kerja Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah dilantik oleh Wakil Bupati Sorong Selatan pada 28 Juli 2023 lalu.
“Namun hingga saat ini belum ada kerja nyata dari panitia dimaksud,” ungkap Olland Abago, Relawan Tolak Sawit Sorsel dalam keterangan tertulisnya diterima Celebesta.com, Sabtu (30/9/2023).
Perda tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat sudah ditetapkan pada 30 Juni 2022 dan turunannya Peraturan Bupati sudah ditetapkan pada 21 Maret 2023 dan kemudian pelantikan pada akhir Juli lalu.
Untuk itu, pemuda dan masyarakat adat mendesak agar Panitia MHA secepatnya bekerja, mulai dari proses penguatan internal kepanitiaan, proses identifikasi dan verifikasi suku dan marga, pemetaan wilayah adat masing-masing serta menyiapkan anggarannya dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan.
“Karena lambat dan tidak ada progres kerja Panitia MHA sampai sejauh ini, maka dalam waktu dekat Pemuda dan masyarakat adat akan datangi Panitia yang diketuai oleh Bapak SETDA Sorsel untuk menanyakan lansung progresnya, serta Pemuda juga siap membantu Pemerintah bila dibutuhkan baik itu dokumen langkah kerja-kerja hingga proses di lapangan nanti,” tegas bapak Yulian Kareth, perwakilan masyarakatadat Suku Afsya.
“Dana Otsus itu biasa tong dengar-dengar saja tapi tong tidak tau akan pu muka,” tambah bapak Kareth.
Masyarakat Adat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar memprioritaskan anggaran pelaksanaan kerja Panitia MHA.
“Panitia serius dan secepatnya bekerja dan pastikan sumber dana otsus untuk masyarakat Adat,” tutupnya. (*/mk)
Komentar