oleh

Update Pengakuan Wilayah Adat Region Maluku-Papua

Celebesta.com – JAKARTA, Data yang dirilis oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Selasa (17/8/2021) terdapat 65 peta wilayah adat dengan luas mencapai 2,8 juta hektar tersebar di 4 (empat) provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Provinsi Papua terdapat 39 peta wilayah adat dengan luas 1.856.728 hektar dengan potensi hutan adat mencapai 1.419.124 hektar tersebar di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke. Artinya baru 2 (dua) dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang tercatat dalam Sistem Registrasi Wilayah Adat.

Papua Barat terdapat 11 peta wilayah adat dengan luas 719.959 hektar dengan potensi hutan adat 530.864 hektar tersebar di 4 (empat) kabupaten dari 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw. Dengan demikian diperlukan kerja-kerja kolaborasi kedepannya, antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dan sebaliknya.

Menurut Kepala BRWA, Kasmita Widodo, di Tanah Papua relasi masyarakat adat dengan tanah sangat kuat, sehingga sering diungkapkan bahwa seluruh wilayah di Papua adalah tanah adat.  Pengaturan pengakuan tanah ulayat atau wilayah adat termuat dalam UU Otsus, maupun beberapa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutnya, beberapa kabupaten/kota juga saat ini telah menjalankan proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya.  Namun, kata Kang Dodo sapaan akrabnya dari pengalaman pemetaan dan penyiapan data spasial dan sosial wilayah adat selama ini, para pihak seperti pemerintah daerah bersama CSOs dan masyarakat adat perlu memperkuat kerjasama. Begitu juga perlu dukungan pemerintah pusat sehingga kepastian hak atas tanah dan sumber daya alam masyarakat adat dapat segera diakui dan dilindungi.

“Dengan hadirnya UUCK, proses perijinan berusaha dan kemudahan investasi berbasis lahan bisa menjadi tantangan baru buat masyarakat adat. Kepastian hukum dan hak atas tanah menjadi persoalan yang dapat berpotensi pada konflik agraria di wilayah adat akan terjadi lebih masif lagi,” jelas Kang Dodo saat dihubungi Celebesta.com, Senin (23/8/2021).

“Perlu penanganan yang serius oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat,” tergasnya.

Baca Juga: Update Pengakuan Wilayah Adat Region Jabalnusra

Berikutnya Provinsi Maluku terdapat 8 peta wilayah adat dengan luas 86.011 hektar. Dari luas itu 45.275 hektar memiliki potensi hutan adat serta 158 hektar telah ditetapkan melalui produk hukum daerah. Sementara Maluku Utara terdapat 7 peta wilayah adat dengan luas 139.977 hektar dan 92.206 hektar di antaranya memiliki potensi hutan adat.

Terkait percepatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat region Maluku itu, Boy Darakay, S.H., M.Hum dari Alianis Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Kepulauan Aru, Provinsi Maluku mengapresiasi kerja dari semua pihak, termasuk NGO yang berperan aktif dalam melakukan kerja advokasi terhadap masyarakat adat di Indonesia Timur.

“Salah satunya BRWA dan seharusnya hasil kerja tersebut dapat ditanggapi dengan mengeluarkan produk hukum di daerah oleh pemerintah daerah setempat, sehingga cita-cita bangsa dan negara untuk mensejahterakan masyarakat dimulai dari masyarakat adat. Sesungguhnya Masyarakat Adat itu Ada Jauh Sebelum Indonesia Lahir Tahun 1945,” jelas Boy sapaan akrabnya.

Kata Boy, saat ini AMAN Daerah Kepulauan Aru, Provinsi Maluku mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masyarakat Adat Aru dengan mengawal proses pembahasannya di Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang sudah selesai dan disepakati akan dilanjutkan ke Paripurna DPRD.

Sementara itu, saat ini Provinsi Papua Barat terdapat tiga wilayah adat yang telah ditetapkan dengan SK Bupati dan selanjutnya akan diusulkan menjadi hutan adat. Pertama, Marga Tafi, Suku Miyah, Kampung Ibe, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw seluas 945,3 hektar wilayah adat dan 722,8 hektar di antaranya merupakan hutan adat.

Kedua, Marga Baho, Suku Aifat dengan luas wilayah adat dan hutan adat mencapai 2.918,1 hektar. Ketiga, wilayah adat Marga Ogoney, Suku Moskona seluas 21.210.75 hektar dan 20.930.28 hektar di antaranya merupakan hutan adat.

Terkait hal itu, Sulfianto Alias, S.Si., M.Sc, Direktur Perkumpulan Panah Papua meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu melakukan percepatan pengakuan terhadap masyarakat adat, mengingat masih minimnya Sumber Daya Alam (SDA) dikelola oleh masyarakat adat di Tanah Papua.

“SDA di tanah Papua masih sangat minim dikelola oleh MHA dan perlu percepatan legalitas pengelolaan kepada masyarakat adat. Jika tidak, hal ini akan menjadi sumber konflik antara MHA dengan negara atau pelaku usaha,” tegasnya.

Hingga berita ini terbit, belum ada balasan dari Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum Anggota DPD RI dan Goerge K. Dedaida, M.Sc Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat. Sehingga perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut terkait percepatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat pasca UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 di Tanah Papua. (MK/FLY)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan