oleh

LMA Malamoi Gelar Sidang Adat Pengakuan Hak Gelek atas Tanah dan Hutan Adat

Celebesta.com – SORONG, Lebih dari 70 orang perwakilan anggota marga atau Gelek (bahasa Moi) berkumpul di Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 12 April 2021.

Hari itu digelar Sidang Adat untuk membicarakan pengakuan dan pengesahan secara adat terkait hak atas tanah dan hutan adat yang dikuasai dan dimiliki Gelek Malak Klawilis Pasa dan Gelek Gilik. Turut hadir dan menyaksikan sidang adat, yaitu Kepala Distrik Klayili, Kepala Kampung Malalilis, Kepala Kampung Klayili, serta Ketua Dewan Adat Maladofok.

“Sidang adat merupakan aturan adat, masyarakat adat Moi, aturan bagi setiap pemilik tanah untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah dari masyarakat adat Moi, utamanya dari penguasa dan pemilik tanah yang berbatasan langsung,” jelas Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Silas O. Kalami melalui keterangan persnya, Rabu (14/4/2021).

Menurut Silas O. Kalami, sidang adat merupakan syarat untuk mendapat pengakuan hak atas tanah dari pemerintah  daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, dan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Moi atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.

Sejak Perda Nomor 10 Tahun 2017 diundangkan hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Sorong belum pernah membuat keputusan penetapan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat Moi atas tanah dan hutan adat.

“Ketika Gelek Gilik menyampaikan permintaan pengakuan hak atas hutan adat kepada Bupati Sorong pada tahun 2018 silam, salah satu pejabat OPD menanggapi bahwa harus ada sidang adat untuk penetapan dan pengakuan hak atas tanah dan hutan adat,” tutur LMA Malamoi itu.

Sementara itu, LMA Malamoi, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, AMAN Sorong Raya, AMAN Malamoi, Perkumpulan Belantara Papua, bekerjasama mendorong dan memfasilitasi proses percepatan penetapan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat Moi atas tanah dan hutan adat sebagaimana diatur dalam Perda 10 Tahun 2017 dan Perbup 06 Tahun 2020.

Lanjut LMA Malamoi, berdasarkan Perda dan Perbub tersebut, teridentifikasi lebih dari 10 Gelek atau marga yang sudah mempersiapkan syarat data sosial dan teknis, serta peta tanah dan hutan adat setiap Gelek, yaitu Gelek Malak Kalawilis Pasa di Distrik Sayosa, Gelek Gilik Milo, Gelek Gilik Kla di Distrik Klayili, Gelek Ulimpa Agufun, Ulimpa Ames Kiem, Ulimpa Ames Pela dan Gelek Malak Gitili di Distrik Klaso, Gelek Klagilit Maburu dan Klagilit Mawera di Distrik Moi Sigin.

Sidang adat itu dipimpin langsung oleh Nedinbulu (bahasa Moi), semacam hakim adat yang menjadi penyelenggara, pengatur dan penengah musyawarah adat.

“Sidang adat ini digelar untuk meluruskan sejarah silsilah keturunan, sejarah penguasaan dan pemilikan tanah  adat,  serta  batas-batas  tanah  adat. Kepada setiap orang tua Gelek mempunyai kesempatan menjelaskan klaim atas tanah berdasarkan sejarah, silsilah leluhur dan perolehan hak. Kepada setiap Gelek yang berbatasan diberikan kesempatan untuk menggugat dan meluruskan sejarah dan batas-batas tanah,” ungkap Kialim Yunus Samolo, salah satu anggota pimpinan sidang adat.

Sidang adat berlangsung dengan damai. Enam Gelek penguasa dan pemilik tanah dan hutan adat dari Kampung Malalilis, Kampung Klayili, Kampung Sayosa dan Kampung Maladofok, yang berbatasan dengan Gelek Malak Kalawilis Pasa, mengakui sejarah dan hak “eges pebemun” atau hak mutlak Gelek Malak Kalawilis Pasa, yang menguasai dan memiliki tanah dan hutan adat dimaksud, yang secara administrasi berada di wilayah Distrik Sayosa.

Sedangkan tanah dan hutan adat Gelek Gilik, yang dikuasai Gelek Gilik Milo dan Gelek Gilik Klawele, yang wilayah adatnya secara administrasi berada di Distrik Klayili, dicatat masih perlu musyawarah untuk menyepakati “eges  pili”  atau batas tanah antara keluarga Gelek Gilik. (*)

Editor: Arman Seli

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed