oleh

Konflik Agraria di Pulau Rempang

BATAM-Celebesta.com,Akhir-akhir ini konflik atas tanah di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mencuat kepermukaan.

Pasalnya Pengosongan lahan yang diklaim negara untuk pembangunan proyek Eco city mendapat perlawan masyarakat setempat.

Bentrok berdarah itu menyisakan luka, 43 orang ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka.Hak warga negara berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dikekangi.

Dalam satu kesempatan Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada komunikasi yang salah.

Kemudian Jokowi mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk mengunjungi Pulau Rempang.

Jokowi meminta Menteri Bahlil memberi penjelasan kepada warga Pulau Rempang yang menolak pembangunan Rempang Eco-City.

Mengutip https://bpbatam.go.id bahwa proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Adapun luas pulau Rempang sebesar 16.500 hektare. Rempang Eco City rencananya akan di bangun dilahan 7.572 hektare setara dengan 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang terdiri dari; 1) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2) YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, 3) Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 4) WALHI Riau, 5) Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), 6) Amnesty Internasional Indonesia, 7) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 8) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 9) Trend Asia.

Koalisi masyarakat sipil tersebut melakukan investigasi atas peristiwa ini.

Dari temuan awal investigasi yang berjudul Keadilan Timpang di Pulau Rempang bahwa kekerasan dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan Batam dan Satpol PP terhadap warga Pulau Rempang
terjadi di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kamis (07/09/2023).

Awalnya Konflik Rempang terjadi akibat aktivitas pematokan tanah sebagai bagian dari memuluskan proyek Rempang Eco-city.

Proyek ini rencananya akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG).

Tim Investigasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menyimpulkan bahwa peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain proses-proses dialogis yang harus dibangun oleh pemerintah,respon cepat dan tanggap harus segera dilakukan guna mencegah keberulangan peristiwa kekerasan.

Berdasarkan keterangan warga Rempang, mereka memperkirakan setidaknya terdapat 60 kendaraan yang dikerahkan menuju lokasi di tanggal 7 September 2023 disertai dengan kurang lebih 1010 personel yang terdiri dari Polisi, TNI,Satpol PP dan Ditpam BP Batam.

Peristiwa Rempang membuktikan bahwa negara tidak melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia sebagaimana dalam alinea keempat, Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945.(AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan