Ad Banner

Dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako (Foto: Istimewa).

Akademisi: Omnibus Law Jamin Perampasan Tanah dan Eksploitasi

 |   |  69 Views

Oleh: Richard Labiro*

PALU – Sikap saya terhadap Omnibus Law, menolaknya sebagai bentuk protes terhadap isi, logika dan proses pembuatanya. Produk hukum itu, tidak partisipatif, bahkan naskah Omnibus serta naskah akademiknya muncul belakangan dan proses pengesahanya dikebut oleh Pemerintah. Seakan-akan ada yang gawat di Indonesia. Padahal, fokus utama kita saat ini adalah penanganan covid 19.

Seharusnya, yang dikebut siang dan malam adalah cara efektif untuk menurunkan curva Covid bukan produk hukum yang mementingkan investor semata. Parahnya lagi, ketika penolakan lagi gencar-gencarnya diserukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Pemerintah malah menyuruh kita membacanya, justru kenapa tidak dari dulu sejak masih tahap formulasi, masyarakat dibukakan ruang diskursus, kenapa nanti ada penolakan baru rakyat disuruh membacanya. Ini aneh menurut saya, seharusnya Pemerintah lebih arif dalam menyusun sebuah produk hukum atau kebijakan.

Obsesi yang terdapat pada omnibus law adalah murni akumulasi, baik modal maupun tanah (lokasi perizinan, hutan, dan lain-lain). Isi dari klaster perizinan adalah kemudahan pengurusan kepemilikan atas tanah untuk berinvestasi dan integrasi antara izin usaha dan izin produksi (pabrik pemurnian nikel). Hal ini dilakukan karena bentuk keluhan investor atas izin-izin yang diatur sebelumnya yang menghalangi proses mereka menancapkan kuku investasinya di wilayah ekspansi yang baru. Selain itu, dalam aturan omnibus terkait lingkungan hidup, Komisi Penilai Amdal serta organisasi lingkungan hidup peranya dihilangkan dalam omnibus.

Padahal, dalam aturan sebelumnya peran serta organisasi lingkungan hidup dalam mengkritisi dokumen Amdal perusahaan yang merusak lingkungan merupakan langkah akademis dan sosial dalam memperkuat investasi yang taat azaz lingkungan hidup. Malahan, hanya masyarakat terdampak yang diberikan ruang untuk Amdal disertai pejabat teknis lingkungan yang akan mensosialisasikan Amdal kepada masyarakat.

Tanpa Komisi Penilai Amdal dan organisasi pro lingkungan hidup yang membahas Amdal, yang terjadi adalah rasionalisasi eksploitasi lingkungan kepada masyarakat yang belum atau sama sekali tidak paham Amdal.

Sementara itu, aturan teknis diluar omnibus hanya terhenti pada peraturan pemerintah saja. Selain aturan tata ruang wilayah semua hanya bermodalkan RTRW dan RDTR, sementara tata ruang strategis provinsi, kota dan kabupaten, agropolitan dan tata ruang desa dihapus. Oleh pemerintah sebagai pengusung dan pembuat omnibus law menyebutnya benntuk penyederhanaan perizinan dan birokratisasi, bagi saya ini adalah pemupusan hak otonomi daerah dan desa.

Selain itu, fleksibilitas dan kemudahan perizinan lokasi bagi perusahaan akan memberikan ancaman perampasan tanah bagi petani dan masyarakat adat, begitu juga masyarakat perkotaan.

Disamping itu, wilayah hukum pertambangan menjadi momok bagi perampasan tanah dan disempurnakan melalui omnibus law Cipta Kerja ini. Sudah betul rakyat melakukan koreksi kritis dan ilmiah terhadap produk ini, seharusnya yang dibuka adalah diskursus dalam menerima masukan masyarakat bukan merepresi masyarakat ketika melakukan protes.

* Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *