oleh

Pejuang Masyarakat Adat: Segera Lockdown Seluruh Tanah Papua

JAKARTA – Celebesta.com, Sejumlah penggiat Masyarakat Adat terdiri dari AMAN, Greenpeace Indonesia, FORMAT-P, KPA, AMAN Sorong Raya, WALHI, KPRI, debtWATCH Indonesia, Perkumpulan Pejuang Tanah dan Hutan Papua, HuMa, WALHI Papua, SAINS, YLBHI,
 LBH Papua, Epistema, Solidaritas Perempuan, PSHK, dan KontraS menyerukan Karantina Wilayah seluruh Tanah Papua.

“Kami menyampaikan penghargaan atas inisiatif Pemerintah Provinsi Papua yang telah menutup akses ke Provinsi Papua. Namun disayangkan Pemerintah Provinsi Papua Barat belum mengambil tindakan yang sama”, bunyi pernyataan sikap penggiat masyarakat adat, Minggu (29/3/2020).

Tanah Papua dihuni oleh Masyarakat Adat yang paling rentan menghadapi serangan pandemi COVID-19 karena bisa memberikan dampak yang fatal pada pemusnahan suku-suku yang memiliki populasi kecil dan tersebar di daerah pedalaman, sementara infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang sangat minim.

Fakta-fakta berikut ini harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Lockdown seluruh Tanah Papua:

Pertama, Masyarakat Adat di Tanah Papua yang lebih dari 300 suku, sebagian besar adalah suku-suku dengan populasi yang kecil sehingga rentan mengalami kepunahan jika berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 yang sama sekali tidak kenali oleh masyarakat adat, baik penyebarannya maupun penyembuhan bagi penderitanya.

Kedua, Masyarakat Adat di Tanah Papua selama ini masih mengandalkan sistem kesehatan adat karena minimnya infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan dan pengobatan dari Pemerintah. Dengan kondisi ini Masyarakat Adat di Tanah Papua tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjaga diri dari jenis penyakit yang ditimbulkan oleh virus baru ini.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan kedua Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dapat memetik pelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam pengendalian penyebaran virus HIV-AIDS yang demikian besar tantangannya.

Ketiga, Tanah Papua yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat berat menyebabkan sebagian besar daerah ini masih tertutup dari akses transportasi dan komunikasi. Hal ini akan menyulitkan bagi penanganan jika COVID-19 sudah masuk di wilayah adat. Apa lagi dengan ketersedian dokter dan tenaga medis yang sangat terbatas sebagaimana telah diakui secara terbuka oleh Pemerintah di Tanah Papua.

Dengan tiga fakta etnografis, geografis dan kapasitas sistem layanan kesehatan dan pengobatan, penggiat Masyarakat Adat mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat supaya mengikuti dan memperkuat langkah yang telah diambil Pemerintah Provinsi Papua untuk segera memastikan Lockdown Seluruh Tanah Papua!

“Selama masa lockdown diberlakukan, Pemerintah Pusat dan Daerah harus menjamin keberlanjutan ekonomi, pangan termasuk untuk hewan ternak, kebutuhan hidup lainnya seperti air dan kesehatan bagi warga Tanah Papua yang miskin dan marginal”, tutupnya. (mk)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed