Celebesta.com – PALU, Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah serukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI bertempat di Rumah AMAN Sulteng, Kota Palu, Senin (17/03/2025).
Adapun organisasi masyarakat sipil yang yang tergabung dalam koalisi adalah AMAN Sulteng, Walhi Sulteng, STS, SLPP, BRWA Sulteng, AMAN Kamalisi, KPA Sulteng, Ekonesia dan Rasera Project.
Donny Moidady, Juru Bicara, Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah menyerukan penolakan Rancangan RUU TNI.
Menurutnya bahwa ini mengembalikan rezim Orde Baru karena menaruh supermasi sipil di atas militer.
Kemudian ada beberapa kementerian yang harusnya dijabat sipil dimasukkan dalam RUU TNI dan hal ini akan menghambat pembinaan karier di Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Karena TNI bisa menduduki jabatan sipil yang ada di beberapa kementerian. Contoh konkrit adalah jabatan sekretaris kabinet yang dijabat mayor Teddy,” kata Donny.
Koordinator KPA Sulteng itu mengatakan Sebenarnya itu tidak bisa rangkap jabatan, harusnya Teddy mundur dari Militer.
“Kami sayang TNI karena dia alat negara dan harus Profesional sehingga kami tidak ingin TNI masuk ke ranah sipil (Politik, sosial, budaya). Biarkan mereka menjaga pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia,” Sambungnya.
Dikesempatan itu, Azmi Siradjuddin, Direktur Ekonesia juga menyerukan kepada Pemerintah dan DPR-RI kiranya menghentikan pembahasan RUU ini karena ada beberapa hal krusial yang bisa mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
“Kita harus mengembalikan dan menempatkan kembali spirit reformasi salah satunya adalah mencabut dan menolak dwifungsi ABRI/TNI”, ungkap Azmi.
AZMI mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI justru mencedarai cita-cita reformasi yang kita lakukan bersama beberapa puluhan tahun lalu.
Sementara itu, Demus Paridjono, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kamalisi mengatakan bahwa RUU ini mengancam kehidupan masyarakat adat di seluruh Nusantara.
“Jelas ini mencedarai agenda reformasi sebagai masyarakat sipil kita harus menolak dengan tegas,” singkat Demus. (AS)
Komentar