LUWUK-Celebesta.com,Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Luwuk Banggai (DPC GMNI LB) gelar mimbar bebas tolak politik uang.
Mimbar bebas dilaksanakan di lampu merah garuda, kelurahan luwuk, Kabupaten Banggai, Sabtu(16/09/2023).
Beberapa hari terahir politik uang menjadi isu yang diperbincangkan oleh kalangan organisasi pemuda dan mahasiswa di kabupaten Banggai.
Berdasarkan rilis Bawaslu RI dikutip dari pemberitaan cnnindonesia.com, Minggu (13/08/2023) dengan judul Bawaslu Ungkap 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang di Pemilu 2024. Bahwa dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 24 kabupaten/kota masuk kategori paling rawan terjadi praktik politik uang.
Bahwa dari jumlah tersebut, lima kabupaten paling rawan politik uang yakni Kabupaten Jayawijaya di Papua, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah di Lampung.
Dari daftar tersebut Kabupaten Banggai tertinggi kedua rawan politik uang di Indonesia.
Rifat Hakim, Ketua GMNI Luwuk Banggai, Kepada Celebesta.com, Sabtu (16/09/2023) Mengatakan kampanye tolak politik uang yang mereka lakukan adalah ikhtiar untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat.
“Kampanye tolak politik uang yang kita laksanakan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat,” ujar Rifat.
Lebih Lanjut Rifat mengatakan politik uang adalah musuh utama dari demokrasi. oleh karena itu, butuh keterlibatan semua pihak dalam melawannya.
“Saya meminta keterlibatan semua pihak untuk memerangi politik uang ini, kalau tidak maka demokrasi akan dikebiri oleh mereka yang punya uang.” demikian kata Rifat.
Sambung Rifat, begitupun KPU dan Bawaslu Banggai harus menjadi garda terdepan dalam memerangi politik uang di Kabupaten Banggai baik dari segi pendidikan pemilih dan pencegahan dan penindakan.
“KPU dan Bawaslu Banggai harus menjadi garda terdepan dalam memerangi politik uang ini, berdasarkan tupoksi masing-masing lembaga, KPU harus gencar memberikan pendidikan pemilih dan bawaslu melalui pencegahan dan penindakan,” ungkap Rifat.
Kabid Advokasi dan Pengorganisasian massa, GMNI Luwuk Banggai, Tona dalam orasinya mengatakan bahwa kita akan menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Dirinya mengajak agar kita harus memilih pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan serta program yang memang benar-benar pro terhadap kaum marhaen (Rakyat Kecil).
“Kita harus memilih pemimpin yang punya ide dan gagasan serta program yang pro terhadap kaum marhaen, kalau kita memilih pemimpin yang membeli suara rakyat maka bisa kita pastikan bahwa pemimpin itu akan korupsi,” ungkap Tona dalam orasinya.(AS)
Komentar