oleh

BTIIG, “Janji Untung Hasil Buntung”

MOROWALI – Celebesta.com, Ratusan warga  tergabung dalam Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Industri, melakukan aksi blokade jalan koridor kawasan Indonesia Huabao Industrial Park, Rabu (13/09/2023).

Mereka menuntut pihak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel itu patuh terhadap praktik usaha bisnis dan mengikuti peraturan yang berlaku, serta menjalankan tanggung jawabnya.

Baoshuo Taman Industry Invesment Group (BTIIG) anak perusahaan Indonesia Huabao Industrial Park. Perusahaan yang mengolah feronikel, serostil, dan proyek energi baru itu telah menambah deretan masalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, di Kabupaten Morowali.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang  terjadi saat ini di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT. BTIIG dalam perjalanannya telah banyak mengadirkan masalah.

Awal perusahaan ini beroperasi terdapat 14 hektar lahan warga di serobot dan akhirnya harus menyeret warga pada proses hukum
maret 2023 lalu. Sengkarut izin yang berbuntut penyegelan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  juga menjadi fakta bahwa perusahaan ini beroperasi sarat
dengan pelanggaran.

Pasalnya PT. BTIIG melakukan aktivitas pembangunan dermaga (Jetty) dengan melakukan reklamasi tanpa mengantongi izin dan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) yang telah disyaratkan.

Hingga kini, masyarakat masih menyoal kawasan Industri tersebut karena dampak yang diduga ditimbulkan dari kegiatan kawasan industri tersebut menyebabkan wilayah persawahan warga seluas 40 hektar tergenang air. Hal itu diduga dampak dari pembuangan jalan houling dari kawasan industri.

Selain areal persawahan, masyarakat yang masih mempertahankan mata pencariannya sebagai nelayan terdampak karena dari kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi itu diperkirakan berdampak pada kurang lebih 30 perahu nelayan yang berdampingan dengan kawasan industri.

Sementara itu, Imran, Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Industri mengatakan bahwa perusahaan BTIIG telah melanggar berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Mulai dari proses perizinan yang tidak sesuai dengan prosedur dan memaksakan perusahaan beraktivitas tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” jelas Dia.

Alih-alih Investasi untuk mendorong Keuntungan Fiskal yang selalu digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali dari Pengelolaan Sumber Daya Alam. Seperti pertambangan  di Kabupaten Morowali, Justru berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan.

Senada dengan itu, Kepala Departmen Advokasi WALHI Sulawesi Tengah, Aulia Hakim juga menyatakan bahwa Praktik kerja industri pertambangan yang dibanggakan pemerintah kini terbukti bukanlah jawaban atau keinginan rakyat.

“Dimana ada tambang disitu ada bencana, pemerintah harusnya lebih responsif dan aktif menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan dan merugikan rakyat,”  tegasnya.

Saat ini aktivitas PT. BTIIG membangun kawasan pengelolahan biji nikel di Morowali sejak akhir 2021 lalu. Rencananya Kawasan PT. BTIIG akan dibangun di area seluas 7.187 hektar.

Area tersebut meliputi desa Ambunu, Topogaro, dan desa Tondo di Kecamatan Bungku Barat, Morowali.

Aktivitas PT  BTIIG juga mendapat perhatian Moh. Taufik, Koordinator, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng. Menurut Taufik Sapaan karibnya jangan sampai keuntungan yang gaungkan hanya membuat buntung masyarakat yang ada dilingkar kawasan industri itu.

“Pemerintah harusnya bisa memberikan sanksi tegas jika kegiatan-kegiatan pertambangan dari hulu sampai hilir memberikan dampak buruk bagi masyarakat setempat” tegas Taufik.

Taufik juga berharap dampak yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan industri, sebaiknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali untuk mendorong atau mengevaluasi izin-izin yang diberikan untuk kegiatan kawasan industri tersebut.

Adapun tuntutan Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Industri, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Sulteng (Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Jatam  Sulteng, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), yaitu Pertama, Perusahaan BTIIG harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak debu sebesar 500rb/jiwa serta menyediakan ambulance di tiga desa Topogaro, Tondo Ambunu.

Kedua, Perusahaan BTIIG harus segera menyediakan tong sampah serta menyediakan TPS, mobil sampah, dan pembuangan akhir yang sesuai dengan standar lingkungan.

Ketiga, Perusahaan BTIIG harus segera mengembalikan jalur air yang terganggu oleh pembuangan jalan houling perusahaan. Saat ini 40 hektar sawah warga tergenang air akibat aktivitas perusahaan.

Keempat, Perusahaan BTIIG harus bertanggung jawab terhadap 30 perahu nelayan warga desa Tondo yang rusak akibat aktivitas reklamasi perusahaan. Kelima, Perusahaan BTIIG harus melakukan penanaman kembali mangrove yang digusur oleh perusahaan.

Keenam, Kami meminta agar perusahaan lokal, koperasi, BUMDES, Perusda Morowali dan Perusda Provinsi diberi kesempatan sebagai mitra bisnis perusahaan sehingga daerah memperoleh nilai tambah dari investasi. Ketujuh, Perusahaan BTIIG harus memberikan prioritas kepada pekerja lokal dalam hal kesempatan dan posisi tertentu.

Kedelapan, Perusahaan BTIIG harus mencabut larangan jual beli dan sewa kos untuk karyawan sebagai sumber penghasilan warga. Sebagaimana janji awal perusahaan bahwa warga yang melepaskan tanahnya dapat membangun kos sebagai sumber penghasilan.(AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan