oleh

Perempuan Adat Namblong: Cabut Izin PT PNM di Lembah Grime dan Nawa

Celebesta.com – JAYAPURA, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua meminta pemerintah mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri (PNM) di Lembah Grime dan Nawa, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

“Kami perempuan adat menyatakan sikap kepada pemerintah untuk segera meninjau kembali semua keputusan yang telah diambil dan diberikan kepada pihak perusahaan PT PNM dan perusahaan manapun yang berada di daerah Grime dan Nawa, wilayah Mamta, ataupun di atas Tanah Papua, untuk dicabut izinnya karena semua perusahaan yang masuk di atas tanah kami tidak membawa keuntungan bagi kami ataupun mengubah sedikit ekonomi kami,” jelas  Rosita Tekcuari, Ketua Organisasi Perempuan Adat Namblong dalam pernyataan sikapnya, Senin (7/3).

Rosita Tekcuari dan perwakilan warga korban, dalam surat pernyataan sikap menolak keberadaan PT PNM yang didukung dan ditandatangani 100 perwakilan masyarakat adat Namblong dari lembah Grime dan Nawa, Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada 7 Maret 2022.

PT PNM merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Perusahaan ini tercatat mengantongi sejumlah izin, seperti izin lingkungan (Februari 2014), izin usaha perkebunan (Maret 2014), pelepasan kawasan hutan (Agustus 2014), dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk beberapa bagian konsesinya (Agustus dan November 2018).

“Izin-izin tersebut terbit tanpa sepengetahuan masyarakat adat,” terang Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif JERAT Papua, Selasa (8/3/2022).

Menurut Septer izin-izin tersebut terbit begitu saja, bahkan masyarakat mengetahui keberadaan izin-izin iitu setelah perusahaan mulai melakukan kegiatan di lapangan.

Awal Januari 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pencabutan sejumlah izin termasuk izin kebun sawit. Pengumuman itu kemudian diikuti dengan beredarnya Keputusan Menteri LHK No.1/2022 yang memuat nama PT PNM salah satu perusahaan yang menerima pencabutan izin pelepasan kawasan hutan.

Bagi masyarakat adat yang telah lama khawatir akan keberadaan PT PNM, tentu pengumuman itu memberi harapan besar, apalagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan tersebut. Namun, faktanya di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Baca Juga: Terbukti Merusak Alam dan Melanggar HAM, Pusaka Minta Pemerintah tidak Berikan Izin Baru Perusahaan

Penolakan Rosita Tekcuari terhadap PT PNM, salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan taipan Anthoni Salim, telah berlangsung sejak awal mengetahui kehadiran perusahaan. Pada 2018, Bupati Jayapura sebenarnya telah menetapkan Bukit Isyo Rhempang Muaif sebagai hutan adat masyarakat hukum adat Yawadatum. Lokasi itu mencakup hutan yang masuk dalam konsesi PT PNM.

“Kehadiran perusahaan ini akan mengakibatkan kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan satwa yang biasa hidup bersama mereka seperti cendrawasih,” ungkap Franky Samperante, Direktur Pusaka Bentala Rakyat.

“Hutan tempat perusahaan tersebut akan beroperasi merupakan hutan tersisa yang menjadi ruang hidup masyarakat adat dari lembah Grime dan Nawa, termasuk bagi Rosita,” tambah Direktur Pusaka Bentala Rakyat itu.

Mewakili Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua, Franky Samperante meminta perusahaan untuk menghentikan aktivitasnya dan meminta pemerintah untuk mencabut semua rangkaian izin yang dimiliki perusahaan.

“Perusahaan mengabaikan hak-hak masyarakat adat, mengancam hutan dan satwa yang ada di lembah Grime dan Nawa,” imbuh Franky.

Upaya pencabutan ini mestinya bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Jayapura. Apalagi, proses evaluasi izin sudah dijalankan sejak adanya Kebijakan Moratorium Kebun Sawit pada 2018.

Lebih lanjut, Nico Wamafma, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, terhadap aktivitas penebangan kayu yang dilakukan perusahaan sejak Januari 2022 tersebut patut diduga dilakukan secara ilegal.

“Setelah dicek di laman resmi KLHK, tidak ada pelaporan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) oleh PT PNM sejak 2019 sampai 7 Maret 2022,” kata Nico Wamafma.

Menurut Nico Wamafma, PSDH dan DR tersebut merupakan bagian dari PNBP di sektor kehutanan, dan wajib dibayarkan oleh setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penebangan kayu.

“Terhadap aktivitas pembukaan hutan sejak Januari 2022, harus diikuti dengan kegiatan penegakan hukum,” ungkap Nico Wamafma.

Sebelumya, menurut laporan Mongabay hampir dua tahun tidak ada aktivitas di kamp perusahaan. Beberapa hari setelah pengumuman oleh Presiden, terpantau di lapangan aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan.

Sementara itu, analisis citra satelit yang dilakukan Greenpeace Indonesia dari awal Januari hingga 12 Februari 2022 terpantau 70 hekar hutan sudah gundul di lokasi yang teridentifikasi sebagai konsesi PT PNM. Aktivitas itu mendapat penolakan dari masyarakat adat.

Adapun Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua, terdiri dari Pusaka, Jerat Papua, Walhi Papua, Greenpeace Indonesia, HuMa, ICEL, Pt.PPMA Papua, Epistema Institute, KPKC Sinode di Tanah Papua, Panah Papua, LBH Papua, Elsam, Papuan Voice National, Teraju Indonesia, JURnal Celebes, Padi Indonesia, Yayasan Etnika Kosmologi Katulistiwa, Kaoem Telapak, Mnukwar Papua, Dewan Adat Daerah Yapen, Belantara Papua, dan JPIK. (*/mk)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan