Celebesta.com – PARIMO, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulaweesi Tengah (Sulteng), Mahfud Matangara menyayangkan sikap Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Badrun Nggai yang sempat menolak saat ingin dikonfirmasi sejumlah wartawan setelah rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Senin (14/2/2022).
Selaku ketua PWI Sulteng, Mahfud seakan mengisyaratkan jika sertifikasi uji kompetensi, bukan merupakan syarat mutlak bagi seorang pewarta untuk dapat melakukan kerja-kerja wartawan.
Lanjutnya, seseorang yang berprofesi sebagai wartawan tentunya telah mengetahui etika jurnalistik sebagaimana menyajikan suatu berita yang baik dan benar. Apalagi, menyangkut investigasi atau konfirmasi.
“Soal sertifikasi itu, meskipun teman-teman belum bisa menunjukan tapi sementara kan anda-anda sudah layak untuk melakukan, menyiapkan berita, baik itu berita bersifat umum maupun investigasi,” cetusnya.
Ia berharap, pejabat publik Kabupaten Parigi Moutong kedepannya tidak menganggap remeh profesi seorang wartawan. Sebab, menurut Mahfud, wartawan merupakan perpanjangan aspirasi dari masyarakat.
“Wartawan merupakan profesi yang melakukan kerja-kerja intelektual. Kita harapkan ke depan pejabat tidak melihat wartawan sebelah mata, karena bagaimana pun wartawan itu merupakan penyambung lidah masyarakat secara umum khususnya di Parigi Moutong,” jelasnya.
Mahfud menambahkan, para pejabat publik sebaiknya meningkatkan kualitasnya. Sehingga, tidak perlu merasa risau dan kaku saat menerima wartawan dalam melaksanakan tugasnya.
“Tidak perlu khawatir dan kaku menerima atau menyambut seorang jurnalis yang sedang melakukan investigasi atau sejenisnya,” ujarnya saat dihubungi via seluler Rabu, (16/2/2022).
Sebelum menutup wawancara tersebut Ketua PWI Sulawesi Tengah ini berharap agar seluruh insan pers di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat melek terhadap sikap dan tindakan para pejabat publik terhadap wartawan di daerah tersebut.
“Saya berharap agar para wartawan dapat bersama-sama melek dengan tindakan para pejabat di Kabupaten Parigi Moutong. Kita harapkan juga pejabat di Kabupaten Parigi Moutong memperhatikan wartawan sehingga wartawan bisa menghasilkan karya yang baik untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sempat memilih enggan untuk dikonfirmasi terkait hasil rapat forkopimda yang digelar di ruang kerjanya, Senin, (14/02/2022).
Sejumlah wartawan dari beberapa media di Parigi Moutong yang saat itu telah lama menantinya dan ingin mengetahui terkait hasil rapat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong yang membahas terkait dengan tuntutan massa aksi di Desa Khatulistiwa belum lama ini, yang berujung bentrok hingga memakan korban jiwa.
Saat sejumlah wartawan hendak mengajukan pertanyaan, Wakil Bupati, Badrun Nggai, sontak memilih untuk enggan berkomentar dan langsung melayang pertanyaan balik kepada wartawan terkait legalitas uji kompetensi berupa sertifikat profesi wartawan.
“Bukan kartu keanggotaan, sertifikat dan dia sudah berhak untuk menjadi seorang wartawan, apa yang kamu mo tanya,” ungkap Badrun Nggai.
Badrun Nggai juga terkesan mendesak wartawan untuk mengungkapkan kepadanya siapa pemberi informasi terkait rapat forkopimda yang ia gelar.
Namun, sejumlah wartawan yanng hadir menolak untuk menyebutkan pihak tersebut, sehingga Wabup Parimo tersebut, tidak memberikan komentarnya terkait hasil rapat Forkopimda itu.
“Oh, kalau begitu saya juga tidak bisa sebut, karena ini tertutup, kita hanya membicarakan masalah disana dan menyelesaikannya, belum ada perkembangan, cuma nantinya kita audience dengan pak gubernur, meminta petunjuknya, bagaimana dengan keputusannya, yah itu saja. Kalo PT Kencana itu bukan kewenangan kita,” pungkasnya. (AS)
Komentar