oleh

DPR RI Sahkan RUU IKN Jadi UU

Celebesta.com – JAKARTA, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang (UU IKN) melalui Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III Tahun 2021-2022.

Menurut Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa bahwa IKN ini disusun dengan perencanaan yang luar biasa dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Pertanyaannya kalau pembangunan itu dilakukan bertahap, bagaimana cara-cara membiayai, maka dari itu isu yang berkembang apakah memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak.

“Jurus-jurusnya tentu akan berbeda, kita tidak serta merta akan merugikan anak cucu kita ke depan dan sama sekali tidak. Kita benar-benar memperhitungkannya dengan penuh telaten dan teliti. Mudah-mudahan kerjasama ke depan dalam hal ini mensupervisi pembangunan inti antara Bappenas dan Kemenkeu,” jelas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia T, Ketua Pansus RUU IKN mengucapkan syukur karena telah disahkan RUU menjadi UU di rapat paripurna. Pansus ini bekerja bersama dengan pemerintah dengan konsentrasi yang tinggi dan sadar betul bahwa RUU ini segera diundangkan.

“Sejak awal kami berpesan agar pemindahan IKN ini tidak membebani APBN. Oleh karena itu, perlu mencari skema-skema lain seperti pihak swasta. Kemudian paling dibutuhkan dalam pemindahan IKN ini adalah kalau ada UU. Kesadaran penuh itu membuat Pansus bekerja dengan konsentrasi tinggi,” ungkap Ketua Pansus RUU IKN.

Lanjut Ahmad Doli Kurnia bahwa pihaknya paham betul, dalam proses penyusunan UU itu ada tata tertib, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang memayunginya.

UU IKN ini adalah baru langkah awal, artinya kita bicara visi dan misi masa depan Indonesia, karena kita membangun episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pekerjaan masih banyak setelah UU ini, ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mengatur lebih teknis, terutama rencana induk atau master plan.

“Dalam UU ini disebutkan bahwa pemindahan IKN bukan sekali jadi dan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2022-2045,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa UU IKN hari ini telah disetujui dan disahkan DPR. Tahap selanjutnya bagaimana proses pembangunan dan pemindahannya.

“Tahap pertama mulai tahun 2022 hingga 2024 dan diikuti dengan kedua sampai dengan tahap kelima atau mulai 2025-2045. Untuk tahapan pertama yang sangat kritis dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan menciptakan dalam hal ini jangkar pembangunan IKN dan pemindahannya. Oleh karena sesudah itu akan dibuat rencana induk yang detail dan tertuang dalam Perpres,” ungkap Sri Mulyani.

Dalam pembahasan kementerian atau lembaga terkait, terutama dilaksanakan kementerian PUPR mengenai akses jalan sangat penting dan alternatif melalui pelabuhan. Dalam pembahasan telah diidentifikasi kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan, dalam konteks 2022-2024 fokusnya desain dan pelaksanaan yang paling prioritas, sehingga momentum itu berjalan.

Untuk itu kata Sri Mulyani, pihaknya dari Kementerian Keuangan tentu memahami sekarang masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan sedang pemulihan ekonomi. Dua hal ini tetap menjadi utama, namun dalam pelaksanaan pembangunan IKN terutama momentum awalnya sekaligus proses pemulihan ekonomi.

“Kita akan desain, baik tahun 2022 paket pemulihan ekonomi 450 triliun. Jadi nanti bisa masuk dalam pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan IKN. 2023-2024 tentu melihat perkembangan Covid-19 dan momentum lain, yaitu Pemilihan Umum perlu disiapkan tahun 2024 dan anggarannya cukup besar,” bebernya. (mk)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan