oleh

HMI Palu Kecam Rencana Lomba Ratu Waria

Celebesta.com —PALU, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu mengeluarkan pernyataan sikap terhadap rencana pelaksanaan “Lomba Busana Haji Waria, Lomba Busana Gaun Waria, Peduli HIV AIDS (Ratu Waria 2021)”.

Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu mendapatkan sebuah hasil dokumentasi foto yang berisikan informasi tentang undangan aqiqah yang juga dirangkaikan dengan “Lomba Busana Haji Waria, Lomba Busana Gaun Waria, Peduli HIV AIDS (Ratu Waria 2021)”.

Dalam undangan tersebut tercantum bahwa acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 11.00 WITA sampai selesai, bertempat di Jl. Labu, Kota Palu.

Ketua HMI Cabang Palu Rafiq, mengutarakan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Sehingga atas hal tersebut, maka sudah semestinya setiap warga negara dalam konteks menjalankan kehidupan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib memperhatikan hukum-hukum positif yang berlaku (ius constitutum);

“Bahwa Hukum-hukum positif tersebut diantaranya adalah Hukum Negara, Hukum Islam, dan Hukum Adat. sehingga di samping hukum-hukum yang dibentuk oleh Pemerintah. Di satu sisi, terdapat The Living Law (hukum yang hidup di masyarakat) yang wajib dihormati, ditaati, dan dipatuhi oleh setiap warga negara,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Palu dalam keterangan tertulis yang di terima media Celebesta.com (13/11/2021).

Rafiq menjelaskan, Hukum Islam merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum nasional, sehingga dalam praktik berkehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dengan norma-norma agama yang ada di dalam Hukum Islam.

“Norma-norma agama dalam Hukum Islam tersebut telah mengakar di masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kota Palu secara khusus dan di saat yang sama telah mendorong pembentukan suatu sikap dalam berperilaku,” jelasnya.

Menurutnya acara lomba tersebut bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” katanya.

Ia mengataka, untuk menajaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat Kota Palu, Pengurus HMI Cabang Palu menyatakan sikap dengan keras menolak acara lomba tersebut dan meminta agar pemerintah Kota Palu dapat menindaklanjutinya.

“Dengan ini pengurus HMI Cabang Palu mengusulkan kepada Pemerintah Kota Palu untuk segera menindaklanjuti dalam bentuk tindak hukum pemerintah yang resmi,” pungkasnya.

Hingga berita ini terbit, upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana lomba sedang di lakukan. (Jum/Und)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan