Celebesta.com – POLMAN, Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang dekat, responsif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kembali dibuktikan melalui langkah nyata UPTD Pelayanan Pajak Polewali Mandar (Samsat Polman).
Dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Pelayanan Pajak Polman, Syarifah Husni, jajaran Samsat Polman turun ke lapangan menggelar Sosialisasi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Program Diskon PKB, serta Validasi Kendaraan Dinas di Kecamatan Mapilli, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut menyasar lima desa, yakni Desa Bonne-Bonne, Desa Bonra, Desa Rappang Barat, Desa Beroangin, dan Desa Sattoko. Kehadiran tim Samsat Polman disambut langsung oleh unsur pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang antusias mengikuti sosialisasi dan konsultasi perpajakan.
Melalui kegiatan jemput bola ini, Samsat Polman tidak hanya menyampaikan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, tetapi juga memperkenalkan secara luas Program Diskon PKB Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini tengah berlangsung. Program tersebut berlaku mulai 8 Juni 2026 hingga 30 September 2026, sebagai bentuk stimulus dan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Di hadapan masyarakat, tim Samsat Polman mengajak para wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Pasalnya, program ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sengaja turun langsung ke desa-desa agar informasi mengenai program diskon PKB dapat diterima secara utuh oleh masyarakat. Pemerintah telah memberikan kemudahan, sehingga kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebelum program berakhir pada 30 September 2026,” ujar Syarifah Husni.
Selain sosialisasi perpajakan, tim Samsat Polman juga melakukan validasi dan pencocokan data kendaraan dinas yang berada di wilayah Kecamatan Mapilli. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan milik pemerintah tercatat dengan baik, aktif memenuhi kewajiban pajaknya, serta dikelola secara tertib sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Menurut Syarifah Husni, validasi kendaraan dinas merupakan bagian penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Data kendaraan yang akurat akan mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih tertib sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan kendaraan milik pemerintah.
Langkah proaktif yang dilakukan Samsat Polman mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur. Menurutnya, pendekatan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
“Optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup dilakukan dari balik meja. Dibutuhkan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, membangun kesadaran, sekaligus memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara maksimal dan akuntabel. Apa yang dilakukan Samsat Polman ini merupakan wujud nyata pelayanan yang aktif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat,” tegas Abdul Wahab.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Melalui sosialisasi yang menjangkau hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan Program Diskon PKB, meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat basis data perpajakan dan penataan aset daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, maka pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat Sulawesi Barat.(*)
Komentar