Celebesta.com – JAKARTA, Mengapa PT. Toba Pulp Lestari (TPL) harus ditutup, Abdon Nababan menjelaskan hal itu bahwa sejak awal, pabrik PT Inti Indorayon Utama (IIU) salah.
Sebab pabrik bubur kertas atau pulp adalah industri kotor Era 2.0, sedangkan sekarang sudah Era 4.0. Era maju dan ramah lingkungan.
“Sebagai industri masa lalu, ditempatkan di tempat yang indah, di hulu sungai Asahan, itu masalah besar. Sejak awal sebenarnya sudah ditolak ilmuan dan ekonom, termasuk Prof Emil Salim,” kata Abdon.
Air cemaran PT. TPL membuat air bau, sawah-sawah tercemar. Biasanya, industri pulp diletakkan di lembah, atau di hilir, bukan di hulu.
“Intinya ini, toilet raksasa yang ditaruh di sumber air Danau Toba. Dan itu, sebenarnya sudah diprediksi memperpendek umur PLTA Sigura-gura. Karena itulah, sejak awal ditolak otorita Sungai Asahan atau PLTA,” kata mantan Sekjen Alianis Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu.
Sekarang PLTA juga terancam karena permukaan danau terus berkurang dan berpotensi konflik di konsesi 260 ribu hektar yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota.
“Sekarang terjadi konflik-konlik antara rakyat dengan TPL. Sebab TPL merekrut buruh harian, sehingga terjadi konflik horizontal. Data sejak 2013 saja, terdapat 50 orang korban kekerasan dan kriminalisasi. Terbaru kasus Natumingka, mestinya ini yang terakhir,” ungkap Abdon.
“Kalau program superpriaoritas Danau Toba yang dicanangkan Presiden Jokowi, maka menurut saya itu gagal. Tidak akan datang ke sana wisatawan untuk mencium bau busuk. Tidak akan ada datang ke kebun singkong, karena begitulah situasi danau toba,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Nabaja, Darman Saidi Siahaan belum lama ini, dengan perwakilan masyarakat adat Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabuapten Toba, korban kekerasan PT. TPL, mengadu ke Komnas HAM.
“Sudah ada 80 kasus masuk ke Komnas HAM. Namun belum ada terselesaikan. Saat ini, 3 warga dari kasus terbaru di Natumingka, justru ditetapkan sebagai tersangka terkait hutan. Itulah kami sesalkan, makanya kami datang ke Komnas HAM,” kata Darman.
“Kami bermohon agar Kapolri mengayomi dan melindungi masyarakat. Janganlah terlalu keras kepada masyarakat,” harap dia.
Sebelumnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menegaskan pabrik PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk pantas ditutup seperti dilakukan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999. Dampak negatif atau mudarat kehadiran TPL lebih banyak daripada manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya pemerintah mengkaji ulang, dan bila perlu, kembali mengambil sikap seperti dilakukan Presiden BJ Habibie (tahun 1999) yaitu mencabut izin konsesi PT TPL. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo usai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL di Jakarta, Senin (31/5/2021) pagi.
Editor: Arman Seli
Komentar