oleh

PT. Digoel Agri Group Kembangkan Kebun Kelapa Sawit di Boven Digoel “Tanpa HGU”

Celebesta.com – JAKARTA, Berdasarkan pemantauan citra satelit sejak Januari – April 2021, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) menemukan kawasan hutan yang hilang di daerah sekitar Getentiri, pinggir Kali Digoel, Distrik Jari, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, seluas ± 190 hektar. Sebelumnya tahun 2019, terpantau terjadi hutan hilang di daerah ini sekitar 160 hektar.

Diduga hutan hilang karena aktivitas land clearing, penggusuran dan penggundulan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dari perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, dua perusahaan tersebut dimiliki PT. Digoel Agri Group.

Perusahaan PT. Digoel Agri Group merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA), yang sebagian besar modalnya dimiliki pemodal bernama Neville Christopher, asal New Zealand. Pemodal lainnya adalah Jones R.M. Rumangkang, keluarga dari politisi Partai Demokrat, Vence Rumangkang (alm).

Pada Maret 2021 lalu, Pusaka meminta klarifikasi kepada PT. Jenggala Hijau Sertifikasi (JHS), perusahaan yang menerbitkan sertifikat legalitas kayu, terkait aktifitas land clearing perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera.

Tanggapan JHS, bahwa dua perusahaan tersebut telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tahun 2018, Ijin Pembukaan Lahan (land clearing) tahun 2018, dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2019 dan IPK telah mendapatkan perpanjangan tahun 2020. Izin-izin tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua.

Demikian pula, klarifikasi JHS terkait HGU melalui surat yang ditandatangani Direktur Utama PT. JHS, Ir. Joko Isworo, M.Pd (22 Maret 2021), dijelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi perusahaan PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, sampai saat dilakukan verifikasi belu memiliki ijin HGU.

“Sampai saat dilakukan verifikasi belum memiliki ijin HGU dan konfirmasi terakhir dengan pihak managemen, memang belum keluar ijin HGU dan baru akan di proses,” jelas Joko Isworo.

Berdasarkan penjelasan tersebut diduga dua anak perusahaan PT. Digoel Agri Group beroperasi menggusur dan menghilangkan hutan pada tahun 2019 dan tahun 2021, secara melawan hukum yakni tanpa memiliki HGU.

Perusahaan tersebut berpotensial melanggar Pasal 9 ayat (1), huruf f, Permentan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang mengsyaratkan setiap pengembang usaha budidaya tanaman perkebunan mempunyai kewajiban pemenuhan atas komitmen kesanggupan menyajikan dan memiliki HGU.

Dengan demikian, Pusaka berpandangan perlunya langkah pro aktif dan tindakan pemerintah nasional, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen dan pemenuhan standar, sertifikasi dan kegiatan perusahaan.

“Kami minta pemerintah daerah untuk menindak pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan tidak sungkan untuk mengambil tindakan, pemberian sanksi mencabut izin perusahaan, penegakan hukum pidana lingkungan dan sanksi lainnya, iika terbukti perusahaan melakukan pelanggaran. Terkesan sejak tahun 2019 tidak ada upaya penegakkan hukum yang di lakukan pemerintah”, jelas Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor G. Hutapea melalui keterangan persnya diterima Celebesta.com, Senin (19/4/2021).

Menurut Tigor, penegakan hukum harus dilakukan, termasuk memberikan sanksi terhadap pejabat penerbit izin dan atas kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Keadilan, kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, akan dapat diwujudkan jika didukung kesungguhan negara melakukan penegakan hukum,” ungkap Tigor. (*)

Editor: Malik A

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed