Ad Banner

Eva Bande, Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Foto: Arman Seli).

Delapan SK Wilayah Adat, Eva Bande: Bupati Sigi “Berani”

 |   |  265 Views

SIGI – Celebesta.com, Konsolidasi para pihak untuk pengelolaan bersama wilayah adat di kawasan konservasi bertujuan untuk kesepaham bersama diselenggarakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) yang dihadiri oleh sejumlah pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Eva Bande, Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi saat ditemui Celebesta.com, Kamis (15/10/2020) usai menjadi fasilitator workshop mengapresiasi  Bupati Sigi dengan hasil yang dicapai saat ini.

“Sebagai satu wilayah, maka Sigi mempunyai asal usul, seperti hutan adat yang berada di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu”, jelas Eva sapaan akrabnya.

“Semenjak Bupati Irwan Lapata, sejauh ini sudah mengeluarkan Delapan  Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi, To Lindu baik yang ada di wilayah konservasi maupun wilayah hutan lainnya,” ungkap Aktivis Agraria itu.

Hal ini menunjukkan keberpihakan dan keseriusan Bupati Sigi memastikan dan menegakan hak Masyarakat Hukum Adat.

“Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi dengan luas 3.23,80 ha. Selanjutnya Desa Mataue seluas 98,51 ha. Kemudian Desa Lonca seluas 1.065,82 ha. Selain itu juga ada Marena, Moa, Masewo, To Lindu dan Toro”, urainya.

Lanjut Eva, tentunya bukan sesuatu yang mudah sejak 2016 hingga saat ini bekerja sedemikian rupa.

“Karena begitu banyak parapihak yang berkepentingan maka diadakan workshop untuk membangun satu kesepahaman bersama dalam pengelolaan hutan adat di wilayah Konservasi”, beber Eva

“Saya juga mengapresiasi berbagai pihak termasuk BBTNLL membuka diri dan bekerja bersama untuk memastikan masyarakat yang memiliki hak-hak leluhurnya dan asal-usulnya”, lanjutnya.

Eva juga menambahkan, bahwa Bupati Sigi sangat menjunjung tinggi dan ingin mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Sementara itu, Kasmita Widodo, Ketua BRWA Nasional yang mengikuti workshop via zoom meeting berharap hal ini bisa menghasilkan kesepakatan bersama terkait langkah yang harus dilakukan untuk mendorong hutan adat.

“Semoga workshop ini bisa menghasilkan kesepakatan yang dikerjakan secara bersama-sama”, kata Ketua BRWA Nasional itu.

*) Berdasarkan Rilis yang di kirim Eva Bande kepada Celebesta.com, Jumat (16/10/2020) meralat isi berita berupa:

Sebelumnya telah tayang dengan judul: Delapan SK Wilayah Adat, Eva Bande:  Bupati Sigi “Berani” edisi Kamis, (15/10/2020) Paragraf 6 berbunyi: “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Tangkulowi dengan luas 3.23,80 ha. Selanjutnya Desa Mataue seluas 98,51 ha. Kemudian Desa Lonca seluas 1.065,82 ha. Selain itu juga ada Marena, Moa, Masewo, To Lindu dan Toro”, urainya.

Setelah diralat menjadi:

SK Bupati Sigi Nomor 186-365 Tahun 2020, Nomor 186-366 Tahun 2020, dan Nomor 186-367 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi di Desa Lonca, Desa Mataue, dan Desa Tangkulowi Kabupaten Sigi

“,Desa Lonca dengan luas wilayah adat 7158,27 ha, Desa Mataue dengan luas wilayah adat 1903,28 ha, dan Desa Tangkulowi dengan luas wilayah adat 7258,65 ha”.

“Sementara hutan adat di Desa Lonca seluas 1065,82 ha, luas hutan adat di Desa Mataue seluas 981,51 ha, dan hutan adat di Desa Tangkulowi seluas 3231,80 ha”.

Demikian hasil sebelum dan setelah diralat berita edisi Kamis, (15/10/2020) dengan judul: Delapan SK Wilayah Adat, Eva Bande: Bupati Sigi “Berani”.

Reporter: Arman Seli

Editor: Redaktur

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *