PALU – Celebesta.com, merespon kebijakan pemerintah yang melakukan rapid test berbayar ditanggapi beragam oleh banyak pihak.
Seperti halnya Sulteng Bergerak (SB) yang menganggap hal ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara.
Divisi Advokasi dan Kampanye SB, Freddy Onora, Rabu (10/06/2020) saat ditemui di Kantor Sulteng Bergerak, Kota Palu mengatakan sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 menjadi bencana non-alam maka seluruh penanganan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi adalah tanggungjawab negara.
“Dari situ kita ambil acuan berpikir, anehnya ada kasus rapid test berbayar, satu hal yang saya mau bilang bahwa negara lalai”, jelas Freddy.
Rakyat seolah-olah dibiarkan menanggung beban yang seharusnya ditanggung oleh negara”, ungkap Freddy.
Kondisi saat ini, kata dia, banyak orang terdampak secara ekonomi tetapi tiba-tiba ada satu kebijakan, rakyat harus membayar rapid test untuk menangani dirinya sendiri.
“Rakyat di suruh menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara membayar di situasi pandemi ini”, lanjutnya.
Freddy juga mengatakan bahwa hal itu sangat memberatkan, ditambah lagi dengan kondisi beberapa daerah di Sulawesi Tengah pasca bencana alam.
“Penyintas di suruh membayar, penanganan bencana juga belum selesai tiba-tiba di suruh membayar itu namanya gila”, kesal dia.
Ia juga mendesak pemerintah agar mengambil alih tanggung jawabnya, tidak bisa membiarkan kebijakan berbayar seperti ini.
Menurutnya ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pelayanan publik yang tidak maksimal.
“Sejak awal kita sudah mendesak rapid test dan secara massal. Bukan hanya untuk yang melakukan perjalanan, tetapi untuk semua masyarakat. Tapikan ada orang yang sudah berada di dalam satu daerah yang kita tidak ketahui, penting juga untuk dilakukan rapid test”, ungkap dia.
“Selain Rapid test harus digratiskan, Swab test juga demikian”, harap dia.
Ia juga mendesak penegak hukum mengambil tindakan karena kebijakan yang berbayar ini terindikasi korupsi. (AS)
Komentar