Celebesta.com – MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal pada 2027. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penanganan praktik keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
Rencana tersebut mengemuka dalam kegiatan Edukasi Keuangan Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar di Ruang Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan ASN dan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga praktik pergadaian ilegal.
Dalam kegiatan tersebut, terungkap data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang mencatat 778 laporan penipuan transaksi keuangan di Sulawesi Barat selama Januari–Juli 2026. Laporan tersebut mencakup berbagai modus kejahatan keuangan, di antaranya pinjaman online ilegal, investasi ilegal, pergadaian ilegal, serta penipuan transaksi keuangan lainnya.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat perkembangan layanan keuangan digital turut membuka peluang munculnya berbagai modus penipuan yang menyasar masyarakat, termasuk ASN.
Peserta edukasi diingatkan untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, serta memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan transaksi atau menanamkan modal.
Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar yang mengikuti kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Oktorio AS dan Kasubbag Keuangan dan Aset Nurbakiah, turut menerima materi terkait pengenalan dan pencegahan aktivitas keuangan ilegal.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, mengatakan edukasi tersebut penting untuk meningkatkan kewaspadaan jajaran ASN, sekaligus mendorong mereka berperan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan.
“Saya sudah menerima laporan dari Sekretaris Dinas dan Kasubbag yang mengikuti langsung edukasi Satgas PASTI ini. Pesan saya tegas, ASN DKP jangan sampai terjebak pinjol ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal. Kita harus menjadi contoh. Kalau kita saja tergiur, bagaimana kita bisa melindungi masyarakat?” ujar Safaruddin.
Ia mengingatkan jajarannya agar selalu memeriksa legalitas penyedia layanan keuangan melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tidak mudah percaya terhadap tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.
Kenali modus keuangan ilegal
Dalam edukasi tersebut, peserta juga dibekali pemahaman mengenai karakteristik sejumlah aktivitas keuangan ilegal yang kerap merugikan masyarakat.
Pinjaman online ilegal umumnya tidak memiliki izin, menawarkan pinjaman dengan bunga dan denda tidak transparan, serta berpotensi melakukan penagihan dengan intimidasi maupun penyalahgunaan data pribadi.
Sementara investasi bodong biasanya menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tidak memiliki legalitas yang jelas, hingga menggunakan skema perekrutan anggota untuk memperoleh keuntungan dari peserta baru.
Adapun praktik pergadaian ilegal berisiko merugikan konsumen melalui biaya yang tidak transparan, ketidakjelasan perjanjian, serta persoalan pengelolaan barang jaminan.
Masyarakat diimbau menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menggunakan layanan keuangan. Legal berarti memastikan perusahaan atau produk keuangan memiliki izin sesuai ketentuan, sedangkan logis berarti mencermati kewajaran keuntungan maupun risiko yang ditawarkan.
Pemeriksaan legalitas dapat dilakukan melalui kanal resmi OJK atau menghubungi Kontak OJK 157. Masyarakat yang menjadi korban penipuan juga diimbau segera melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secepatnya.
Satgas lintas sektor ditargetkan terbentuk pada 2027
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulbar merencanakan pembentukan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tingkat provinsi pada 2027. Satgas tersebut akan melibatkan sejumlah unsur, di antaranya kepolisian, perbankan, OJK, dan pemerintah daerah.
Pembentukan satgas diharapkan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam merespons laporan masyarakat, mendorong penanganan aktivitas keuangan ilegal, serta memperluas edukasi dan pencegahan hingga tingkat kabupaten dan desa.
Melalui edukasi keuangan dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Sulbar berharap upaya perlindungan masyarakat dari praktik keuangan ilegal dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab.(*)






Komentar