oleh

Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja Nyata

Celebesta.com – MAMUJU, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memacu percepatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini ditegaskan melalui Rapat Pembinaan Reformasi Birokrasi secara hybrid (luring dan daring), Kamis 19 November 2026.

Agenda tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, Habibi Azis yang membuka rapat didampingi Kepala Biro Organisasi Nur Rahmah Parampasi serta Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Siti Fatimah, menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar rutinitas administratif.

”Reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi atau pencapaian nilai evaluasi, melainkan perubahan mendasar dalam pola pikir, budaya kerja, sistem pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Habibi dalam arahannya.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan agenda strategis ini merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah, bukan hanya bertumpu pada Biro Organisasi. Oleh karena itu, setiap rencana aksi harus disusun berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan riil di masing-masing unit kerja.

”Setiap rencana aksi harus memiliki indikator yang jelas, target terukur, serta berkontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan daerah,” tegas Habibi.

Lebih lanjut, ia mendorong penguatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Nur Rahmah Parampasi menambahkan, muara dari seluruh pembenahan internal tersebut adalah kepuasan dan kepercayaan publik. Masyarakat harus merasakan langsung perubahan melalui birokrasi yang bersih dan melayani.

”Reformasi birokrasi harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.

Nur Rahmah tak lupa mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sulbar untuk menjaga integritas dan profesionalisme guna menghadirkan pemerintahan yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. (*)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan