Celebesta.com – MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program Peacemaker Training atau Pelatihan Juru Damai bagi kepala desa.
Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, saat melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (16/11/2026). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (P3H), Kurnia Banani Adam.
Dalam kesempatan tersebut, Suhendra menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Barat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut apresiasi kepada 13 kepala desa yang telah mengikuti program Peacemaker Training. Piagam penghargaan tersebut selanjutnya akan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, kepada masing-masing kepala desa penerima penghargaan dalam agenda Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Sulawesi Barat.
Penyerahan ini menjadi bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam memberikan apresiasi kepada kepala desa yang telah menunjukkan komitmen meningkatkan kapasitas sebagai juru damai di tengah masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa kepala desa memiliki posisi strategis dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat karena merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Berbagai persoalan sosial maupun hukum sering kali pertama kali disampaikan kepada kepala desa sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Tidak semua persoalan di tengah masyarakat harus berakhir di pengadilan. Sepanjang persoalan tersebut memungkinkan untuk diselesaikan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, pendekatan musyawarah dan mediasi perlu dikedepankan. Karena itu, kepala desa perlu memiliki pemahaman hukum dan kemampuan menjadi fasilitator penyelesaian konflik,” ujar Suhendra.
Menurutnya, Peacemaker Training bukan sekadar kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi juga merupakan investasi dalam membangun budaya sadar hukum dari tingkat desa. Kepala desa diharapkan tidak hanya mampu memahami persoalan hukum, tetapi juga memiliki kecakapan komunikasi, mediasi, dan pendekatan persuasif dalam menjaga kerukunan masyarakat.
Suhendra menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepala desa melalui program tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya Daya Ketiga, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, serta Daya Kelima, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
“Semangat Panca Daya harus diwujudkan melalui kerja nyata hingga ke tingkat desa. Kepala desa yang memiliki kapasitas dan pemahaman hukum akan lebih siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan secara bijaksana, serta menjaga kehidupan sosial yang aman dan harmonis. Inilah salah satu bentuk kontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tambahnya.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para kepala desa untuk terus mengembangkan kompetensi dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
Melalui sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, penguatan kesadaran hukum di tingkat desa diharapkan semakin berkembang. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang terdepan dalam membangun penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, dan berkeadilan.(*)






Komentar