Celebesta.com – MAMUJU, Upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Sulawesi Barat terus diperkuat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengintensifkan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan produksi pertanian, konektivitas distribusi pangan, hingga pengembangan UMKM olahan pangan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar di Makassar pada 23 Oktober 2026.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga pangan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulampua.
Dalam pelaksanaannya, pengendalian inflasi diarahkan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini dinilai penting untuk menjawab tantangan wilayah Sulampua yang memiliki karakteristik kepulauan, jarak antardaerah yang cukup jauh, serta kerentanan produksi pangan akibat perubahan kondisi iklim.
GPIPS Sulampua 2026 juga memperkenalkan inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua, sebuah pendekatan yang terdiri atas tiga upaya utama, yaitu Karsa Daya untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan, Karsa Sambung untuk memperkuat distribusi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan Mini Distribution Centre, serta Karsa Tata untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan.
Kalender Tanam Terintegrasi untuk Antisipasi Risiko Produksi
Sejalan dengan agenda tersebut, BI Sulawesi Barat bersama TPID telah mengambil sejumlah langkah konkret. Salah satunya melalui Workshop Penyusunan dan Implementasi Kalender Tanam Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat 2026 yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 di Ballroom Hotel Ratih, Polewali Mandar.
Mengangkat tema “Mewujudkan Perencanaan Produksi Pangan yang Presisi melalui Kalender Tanam Terintegrasi dan Berkelanjutan”, kegiatan ini melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Barat, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, serta kelompok tani komoditas beras, cabai, dan bawang merah dari Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Workshop tersebut diarahkan untuk menyelaraskan informasi iklim, ketersediaan air, dan rencana produksi pertanian sebagai dasar penyusunan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Melalui kalender tanam terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkirakan waktu tanam dan panen secara lebih terukur, mengantisipasi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim, serta mengurangi risiko ketidakseimbangan pasokan pangan antarperiode.
Perencanaan produksi yang lebih presisi ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pasokan sekaligus menekan potensi gejolak harga pangan di daerah.
Kerja Sama Antardaerah Perkuat Distribusi Bawang Merah
Selain memperkuat produksi, BI Sulawesi Barat bersama TPID juga mendorong kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama perdagangan bawang merah dalam rangkaian Mandarpreneur Fair 2026 di Mamuju pada 24–26 September 2026.
Kerja sama tersebut menghubungkan Kabupaten Majene sebagai daerah surplus bawang merah dengan Kabupaten Mamuju sebagai daerah defisit. Kesepakatan ini melibatkan Koperasi Produsen Tunas Muda Balinoe sebagai pemasok dan PT Mikayla Aulia Nadiyah sebagai pembeli.
Melalui kerja sama ini, distribusi komoditas dari daerah sentra produksi ke wilayah yang membutuhkan diharapkan semakin terjamin. Di sisi lain, KAD juga memberikan peluang kepastian akses pasar bagi produsen sehingga hasil pertanian dapat terserap secara lebih optimal.
Penguatan konektivitas tersebut sejalan dengan pendekatan Karsa Sambung dalam GPIPS Sulampua 2026. Ke depan, informasi perkiraan panen dari kalender tanam juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pasokan melalui kerja sama antardaerah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pangan di daerah asal.
UMKM Pangan Diperkuat untuk Menopang Ekosistem Pangan
Tidak hanya menyasar sektor produksi dan distribusi, penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Barat juga dilakukan melalui pengembangan UMKM, khususnya usaha pengolahan pangan.
Melalui rangkaian Mandarpreneur Ecosystem, pembinaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat keterhubungan dengan rantai pasok, serta mengoptimalkan penyerapan hasil produksi pangan lokal.
Pengembangan produk olahan pangan juga diharapkan dapat memperpanjang masa simpan komoditas, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta memperluas peluang pemasaran produk lokal.
Dengan demikian, penguatan sektor hilir dapat melengkapi upaya peningkatan produksi dan distribusi pangan. Ketiganya menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan daerah yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Edukasi Publik Diperkuat untuk Jaga Stabilitas Harga
Di sisi lain, BI Sulawesi Barat juga memperkuat strategi komunikasi pengendalian inflasi melalui Program Sinergi Edukasi Publik (PSEP) bersama Universitas Sulawesi Barat serta kegiatan Da’i Peduli Inflasi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga, termasuk melalui edukasi tentang perilaku konsumsi yang bijak dan dukungan terhadap upaya pengendalian inflasi daerah.
Ke depan, KPwBI Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah daerah dan TPID berkomitmen melanjutkan penguatan sinergi melalui strategi 4K. Fokusnya mencakup pengawalan implementasi kalender tanam, mendorong realisasi kerja sama antardaerah, meningkatkan pemanfaatan data, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Melalui keterpaduan perencanaan produksi, distribusi, pengembangan UMKM, dan edukasi publik, berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan, mengendalikan gejolak harga, mempertahankan daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(*)
Komentar