Celebesta.com – MAMUJU, Maraknya kapal nelayan yang langsung membawa dan menjual hasil tangkapan mereka ke luar provinsi membuat potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh provinsi tetangga. Ini menjadi tantangan daerah ke depan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, dua provinsi yang mengapit wilayah Sulbar memiliki sentra pengelolaan ikan. Hal ini lah yang membuat beberapa hasil tangkapan menyeberang ke luar daerah.
Olehnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengungkapkan
Untuk menjemput potensi pendapatan tersebut, DKP Sulbar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Pertama, memperketat pengawasan armada kapal melalui pemasangan teknologi modern. Kapal-kapal nelayan akan dilindungi dengan perangkat Vessel Monitoring System (VMS) dan Fish Finder.
“Fish finder kita anggarkan 2027 sekitar 500 juta. Fish finder pendeteksi posisi ikan, VMS untuk radar pengecekan kapal,” terangnya.
Selain pengawasan teknologi, upaya kedua difokuskan pada pembenahan infrastruktur pendukung di darat. Pemerintah daerah berencana membangun banyak kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas penampungan pendingin (cold storage), serta mengoptimalkan peran koperasi nelayan dalam pengelolaannya.
Salah satu fokus pengembangan berada di kawasan Sentra Perikanan Palipi yang dinilai memiliki potensi besar jika didukung fasilitas pendingin yang memadai.
Sebagai gambaran besarnya potensi perikanan daerah, produksi udang di Pasangkayu saja sudah mampu menyumbang angka yang cukup fantastis.
“6 ton saja itu udang di Pasangkayu itu menghasilkan sampai 30 miliar per tahun. Dan kedepan diperlukan mekanisme yang dibangun agar tidak nyeberang ke luar daerah,” tegas Safaruddin, Minggu 4 Oktober 2026.
Ia menambahkan, kehadiran sentra pengelolaan ikan di dalam daerah diharapkan mampu menarik minat investor dan pengusaha untuk berinvestasi di Sulbar, sehingga dapat membuka dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Apalagi saat ini komoditas yang mendominasi di pasaran masih terbatas pada ikan asin dan ikan tawar.
Langkah pembenahan sektor perikanan ini dinilai sangat mendesak. Selain untuk mengamankan pendapatan daerah, komoditas ikan juga menjadi salah satu penyumbang angka inflasi di Sulawesi Barat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. (*)
Komentar