Celebesta,com – MAMUJU, Ikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh bagaimana ikan ditangkap, tetapi juga bagaimana ikan diperlakukan setelah berada di atas kapal. Penanganan yang tepat sejak ikan ditangkap menjadi salah satu kunci menjaga mutu, keamanan pangan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
Semangat tersebut menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, dalam mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mamuju ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 26 Agustus 2026. Kunjungan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar tersebut diterima langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S. DM, didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta staf teknis.
Tim BPPMHKP Mamuju yang hadir dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Riki Purnomo. Pertemuan membahas rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan hasil perikanan yang akan dilaksanakan BPPMHKP Mamuju pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, BPPMHKP Mamuju mengundang Kepala DKP Sulbar untuk berpartisipasi sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi yang rencananya dilaksanakan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sumare, Kabupaten Mamuju.
Kegiatan tersebut menyasar nelayan sebagai peserta utama, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 30 orang. Salah satu materi penting yang akan diberikan adalah penanganan ikan di atas kapal, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya menjaga mutu hasil tangkapan sejak ikan pertama kali diangkat dari laut.
Penanganan ikan yang baik di atas kapal menjadi aspek penting dalam rantai pasok perikanan. Praktik seperti menjaga kebersihan, mempercepat proses penanganan, mempertahankan suhu ikan, serta menggunakan sarana dan metode penyimpanan yang sesuai dapat membantu mempertahankan kualitas ikan hingga sampai ke konsumen.
Selain DKP Sulbar, kegiatan tersebut juga akan melibatkan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari sebagai salah satu narasumber. Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada nelayan, baik dari sisi teknis penanganan hasil tangkapan maupun pengelolaan operasional perikanan.
Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendukung sistem pengembangan operasional Kampung Nelayan Merah Putih. KNMP diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi ruang peningkatan kapasitas nelayan melalui penerapan praktik perikanan yang baik dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, nelayan yang mengikuti pelatihan direncanakan mendapatkan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kompetensi nelayan dalam menerapkan prinsip penanganan ikan yang memenuhi standar mutu.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S. DM, menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas nelayan.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena peningkatan kualitas hasil perikanan harus dimulai dari nelayan dan dari atas kapal. Nelayan perlu memahami bahwa cara menangani ikan setelah ditangkap sangat menentukan mutu dan nilai jualnya. DKP Sulbar siap berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan nelayan,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik bukan semata-mata berkaitan dengan pemenuhan standar, tetapi juga memiliki manfaat langsung bagi nelayan. Semakin baik kualitas ikan dipertahankan, semakin besar peluang hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik dan mampu memenuhi tuntutan pasar.
“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin pengetahuan yang diperoleh nelayan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dengan demikian, mutu hasil tangkapan dapat terjaga dan daya saing produk perikanan Sulawesi Barat juga semakin kuat,” lanjutnya.
DKP Sulbar memandang sinergi bersama BPPMHKP Mamuju dan PPS Kendari sebagai langkah positif dalam membangun ekosistem perikanan yang lebih berkualitas. Kolaborasi tersebut sekaligus memperkuat keterhubungan antara nelayan, pelabuhan perikanan, pemerintah daerah, serta lembaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan.
Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi CPIB, para nelayan diharapkan semakin memahami bahwa keberhasilan usaha perikanan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil tangkapan, tetapi juga oleh kualitas, keamanan, kebersihan, dan nilai tambah produk perikanan.
Ke depan, penguatan kapasitas nelayan melalui edukasi, pendampingan, sertifikasi, dan kolaborasi lintas lembaga diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Sumare sebagai kawasan yang produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan nelayan yang semakin terampil, hasil perikanan yang semakin bermutu, serta ekonomi pesisir yang semakin kuat.(*)
Komentar