Celebesta.com – MAMUJU, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi melaksanakan pendampingan atau coaching clinic penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2026 pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, Rabu hingga Kamis, 19–20 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat SPBE BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, dengan melibatkan para bendahara dan operator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui penguatan proses administrasi dan akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan pendampingan ini dipimpin oleh Plt. Kasubid Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Indah Mustika Sari, didampingi Tenaga Teknis SIPD Wilayah Sulawesi Barat, Azis. Pendampingan diberikan secara langsung kepada bendahara dan operator SKPD untuk memastikan proses penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2026 dapat dilakukan secara tepat, sesuai data keuangan masing-masing perangkat daerah, serta mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada aplikasi SIPD.
Plt. Kasubid Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Indah Mustika Sari, menjelaskan bahwa penginputan Saldo Awal merupakan tahapan penting dalam proses akuntansi pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesinambungan pencatatan keuangan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan.
“Saldo Awal merupakan saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi dasar pencatatan transaksi pada tahun berjalan. Karena itu, data yang diinput harus dipastikan sesuai dengan saldo akhir yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui coaching clinic ini, kami mendampingi bendahara dan operator SKPD agar dapat memahami proses penginputan sekaligus melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan ke dalam SIPD,” jelas Indah.
Menurutnya, ketepatan penginputan Saldo Awal akan sangat berpengaruh terhadap proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan pada periode berjalan. Oleh sebab itu, pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga memastikan kesesuaian data dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.
“Harapannya, setelah kegiatan ini seluruh SKPD dapat menyelesaikan penginputan Saldo Awal dengan data yang valid dan sesuai. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” tambahnya.
Penginputan Saldo Awal dilakukan untuk menjamin kesinambungan data keuangan antarperiode. Saldo Awal menjadi dasar pencatatan transaksi tahun berjalan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan secara wajar, konsisten, dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya ketelitian seluruh perangkat daerah dalam setiap tahapan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
“Penginputan Saldo Awal bukan sekadar proses administratif pada aplikasi, tetapi merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Ketepatan data sejak awal akan mendukung kualitas proses akuntansi dan pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi bersama tenaga teknis SIPD. Menurutnya, sinergi antara BPKAD, bendahara, dan operator SKPD sangat diperlukan untuk memastikan implementasi SIPD berjalan optimal.
“Melalui pendampingan seperti ini, kita ingin memastikan seluruh SKPD memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang sama dalam mengelola data keuangan melalui SIPD. Saya berharap para bendahara dan operator dapat mengikuti proses ini dengan teliti serta segera menindaklanjuti apabila masih terdapat data yang perlu diperbaiki atau dikonfirmasi,” katanya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Dengan data yang akurat dan proses akuntansi yang tertib, diharapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.(*)
Komentar