Celebesta.com – MAMUJU, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan Evaluasi Penyediaan Air Baku (Jaringan Irigasi) dan Air Minum (SPAM) yang Layak dan Berkualitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan kontributor atas Agenda Prioritas Pengawasan Triwulan III Tahun 2026.
Pelaksanaan evaluasi tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Penguatan pengawasan terhadap penyediaan air baku dan air minum menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Berdasarkan surat BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor PE.09.02/S-849/PW32/2/2/2026 tanggal 27 Juli 2026, kegiatan evaluasi dilaksanakan selama 22 hari kerja, terhitung mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026. Evaluasi mencakup penyediaan air baku pada jaringan irigasi serta penyediaan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang layak dan berkualitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, BPKP melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat. Sinergi lintas instansi diperlukan untuk mendukung kelancaran evaluasi serta memastikan tersedianya data dan informasi yang diperlukan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Suriana Zain, menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP. Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan penyediaan air baku, jaringan irigasi dan pelayanan air minum dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP. Bagi kami, kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyediaan air baku, jaringan irigasi dan pelayanan air minum dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kami siap mendukung proses evaluasi dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” kata Suriana, Selasa 11 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya air membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan fungsi dan manfaat infrastruktur bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi BPKP juga menjadi momentum bagi Dinas PUPR Sulawesi Barat untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan sumber daya air, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ke depan.
“Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan sumber daya air, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan perbaikan ke depan. Kami ingin memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar mampu mendukung kebutuhan masyarakat, baik untuk air baku, irigasi maupun pelayanan air minum,” jelasnya.
Suriana menambahkan, penguatan pengawasan dan evaluasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan yang baik, perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang akuntabel, pembangunan sumber daya air di Sulawesi Barat dapat semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.
Penyediaan air baku dan air minum merupakan bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, evaluasi dan pengawasan secara berkala diperlukan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air dapat berjalan efektif, tepat manfaat dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar penguatan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air di Sulawesi Barat.
Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung setiap proses pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, akuntabel, tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(*)
Komentar