Clebesta.com – MAMUJU, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menerima koordinasi dan konsultasi dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait tata cara penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Perdana. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan ini bertujuan memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam proses penginputan data pada aplikasi SIKD Perdana, sehingga implementasi sistem dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung penyajian data keuangan daerah yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu.
Dalam kesempatan tersebut, Abd. Kuddus menyampaikan bahwa BPKAD Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berkomitmen memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten sebagai bagian dari fungsi pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Koordinasi seperti ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman terhadap tata cara penggunaan aplikasi SIKD Perdana. Harapannya, seluruh proses penginputan data dapat dilakukan dengan benar sehingga mendukung penyusunan informasi keuangan daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abd. Kuddus.
Melalui sesi konsultasi, peserta membahas berbagai aspek teknis mulai dari mekanisme penginputan data, penyelarasan dokumen pendukung, hingga penyelesaian kendala yang berpotensi muncul pada saat implementasi aplikasi. Diskusi berlangsung interaktif sehingga setiap permasalahan teknis dapat diidentifikasi dan diberikan solusi secara langsung.
Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital, sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.(*)
Komentar