Celebesta.com – MAMUJU, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi menegaskan keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat mengakomodir semua tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, dan kalaupun semua diakomodir maka akan banyak kegiatan atau program yang tidak akan bisa jalan.
Sutinah Suhardi dihadapan honorer baik Tenaga Kesehatan (Nakes), guru dan tenaga teknis yang melakukan unjuk rasa mengatakan Pemerintah kabupaten Mamuju telah mengangkat PPPK sejak 2021 dan anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji sudah Rp 98 miliar.
“Rp 98 miliar kalau bikin jalan, sudah selesai (perbaikan) jalan dalam kota Mamuju, tapi kita mau lihat masyarakat datang di Puskesmas dilayani dengan baik oleh tenaga kesehatan, anak kita datang kesekolah ketemu dengan gurunya, sehingga kita mengangkat PPPK mulai tahun 2021,” ujar Sutinah, Selasa (16/09/2025).
Sutinah menambahkan setiap tahun Pemkab Mamuju mengangkat PPPK, baik untuk Nakes, guru dan tenaga teknis, sehingga kesempatan telah diberikan kepada honorer.
“Jadi kalau kesempatan saya sudah memberikan sejak 2021. Tahun 2021 guru sebanyak dua tahap, 2022 (pengangkatan) Nakes dan Guru, dan 2024, Nakes, guru dan tenaga teknis,” sebut Sutinah.
Bupati perempuan pertama di Sulbar menambahkan PPPK kabupaten Mamuju kurang lebih 1.900 dan anggaran untuk membayar gaji semua PPPK kurang lebih Rp 255 miliar. Ia mengatakan kalau semua honorer mau diangkat, sementara kondisi keuangan tidak memungkinkan mau seperti apa?
Ia menyatakan ketika Pemkab mengeluarkan SK pengangkatan PPPK maka gajinya harus dibayarkan, karena apabila itu tidak dilakukan akan melanggar UU Ketenagakerjaan.
“Ini pun, apabila semuanya (honorer) diakomodir, maka akan banyak kegiatan atau program tidak akan jalan, terutama perbaikan jalan,” kata Sutinah. (Und)
Komentar