JAKARTA – Celebesta com, Dalam Simposium Pemuda Indonesia “Reclaim Our Common Future”, Sabtu (4/11/2023) kemarin, di Jakarta. Kaum muda menilai kualitas demokrasi mengalami kemunduran akibat politik yang tidak beretika, termasuk suburnya politik uang dan menguatnya politik dinasti. Simposium itu juga diikuti kaum muda dari 35 Provinsi di Indonesia via zoom.
Kaum muda Indonesia juga menilai pemberantasan korupsi mengalami pelemahan sehingga praktik korupsi semakin subur dan mengancam keselamatan masa depan.
Rendahnya literasi digital sering dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks, pencitraan yang manipulatif, penipuan, dan beragam kejahatan digital lainnya, serta berpotensi memecah belah masyarakat. Kaum muda menilai, belum ada strategi khusus dari pemerintah dalam upaya mendidik masyarakat, khususnya generasi muda agar memiliki literasi digital yang baik.
Perkembangan Artificial Intelligence sangat mengkhawatirkan bagi beberapa jenis pekerjaan seperti seniman tradisional, karyawan, serta penulis. Perkembangan perdagangan digital yang pesat dan dikuasai oleh pemilik modal skala besar telah berdampak terhadap pasar tradisional dan UMKM.
Dalam hal ini, Pemerintah dinilai belum sungguh-sungguh memberi perhatian pada perkembangan teknologi hijau di Indonesia.
Pemerintah belum memberi ruang yang besar bagi perkembangan ekonomi modern termasuk menumbuhkan pelaku ekonomi modern dari kalangan muda.
Penguasaan sumber-sumber ekonomi terpusat pada segelintir pihak (korporasi) sehingga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan, serta berakibat pada sulitnya UMKM berkompetisi secara imbang. Lapangan pekerjaan yang sempit menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini membuat kaum muda menghadapi ketidakpastian dalam menata masa depan.
Pertumbuhan Ekonomi Sirkular masih rendah dan negara belum terlihat memiliki keberpihakan nyata pada pertumbuhan yang bercorak Green Economy. Rendahnya perlindungan negara terhadap proses produksi nelayan dan petani mengakibatkan mereka rentan menjadi korban dari sistem perdagangan yang dikuasai oleh tengkulak dan mafia.
Kaum muda mengkhawatirkan kenaikan utang negara yang signifikan menjadi ancaman bagi masa depan Indonesia. Mereka juga menilai bahwa perang dagang antar negara berimbas pada perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya para pelaku UMKM.
Pilihan pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perampasan tanah, penggusuran, deforestasi, degradasi lahan, dan memicu konflik. Pelaku pengelolaan sumber daya alam didominasi oleh kekuatan oligarki dan minim tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Menyoroti pembangunan IKN, kaum muda menilai adanya potensi kerusakan ekosistem hutan dan menggerus budaya serta menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Kaum muda menilai, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan hilangnya pendapatan negara, dan meningkatnya konflik, serta tindakan eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Penegakan hukum masih tebang pilih. Mafia peradilan mencederai rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum terhadap praktik illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing, mining, logging sangat lemah dan tidak memberi efek jera pada pelaku. Proses legislasi di daerah membuka peluang terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Kualitas politisi dan partai politik yang rendah sehingga melahirkan produk politik yang buruk dan jauh dari rasa keadilan. Praktik politik uang yang sering digunakan dalam kontestasi politik telah merusak masa depan demokrasi di Indonesia.
Politik dinasti melahirkan praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dinasti, serta menutup peluang warga negara lain yang lebih baik untuk tampil dalam panggung politik. Oligarki politik melahirkan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan bangsa serta negara hanya diputuskan oleh segelintir orang yang memiliki konflik kepentingan.
Kebijakan Pemerintah yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup sering dikalahkan oleh kepentingan investasi dan oligarki. Kinerja pemerintah dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik dinilai masih rendah.
Proses perumusan kebijakan pemerintah minim partisipasi masyarakat secara bermakna khususnya kaum muda. Transparansi dan akuntabilitas masih diwarnai dengan praktik korupsi pada berbagai sektor. Ego sektoral dalam pemerintahan dan ketimpangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidakpastian roda pemerintahan sehingga tidak berjalan dengan harmonis.
Terdapat 98 persen kaum muda menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada kontestasi politik tahun 2024 baik di level nasional maupun daerah, dan terdapat 2% lainnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
Terdapat 91,5 persen kaum muda akan menentukan pilihannya berdasarkan rumusan visi misi dan program kerja calon kontestan politik di tahun 2024. Sebanyak 8,5 persen akan menentukan pilihan berdasarkan penampilan calon pada saat kampanye.
Kaum muda juga menilai bahwa di level dunia saat ini sedang menghadapi situasi krisis, yaitu: Konflik dan Ketegangan Antar Negara (33,8%); Ancaman krisis air, pangan, dan energi (21,5%); Krisis iklim (16,1%); Krisis ekonomi global (13,7%); Pencemaran dan kerusakan lingkungan (10,8%); dan Kejahatan Batas Lintas Negara (4%).
Persepsi kaum muda atas situasi Indonesia dan dunia saat ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan untuk sungguh-sungguh dan segera mengambil tindakan nyata bagi masa depan Indonesia dan dunia yang lebih baik. Saatnya kaum muda bergerak bersama menyelamatkan masa depan. (*/AS)
Komentar