Celebesta.com – PALU, PT. Poso Energy yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat (25/2/2022) justru mendapat kritik dari berbagai pihak. Hal itu diakibatkan masalah sosial dan ekologi yang terjadi.
Dalam konferensi pers yang digelar Masyarakat Adat Danau Poso secara Virtual. Benhur Bondoke mengatakan Peternak Kerbau terancam karena terendam oleh aktivitas PT. Poso Energy.
“Di Desa Tokilo konflik sosial terjadi karena seringkali kerbau menerobos lahan pertanian karena padang tempat beternak terendam akibat aktivitas perusahan Poso Energy,” kata Dia, Jumat (25/2/2022).
Benhur berharap desa yang ia diami saat ini akan menjadi tempat peternakan kerbau yang tidak punah dan akan terus-menerus ada.
“Sudah dua tahun tidak ada realisasi dari pihak Poso Energy untuk membuat tanggul dan pagar agar ternak kerbau tidak menyeberang ke lahan pertanian warga lainnya. Tanggul itu bertujuan menahan air yang masuk ke padang penggembalaan,” terang dia peternak kerbau tersebut.
Sementara itu, Rian Ranonto, Pemuda di sekitar Danau Poso meminta kepada Presiden Republik Indonesia mempertimbangkan peresmian PT. Poso Energy.
“Selamat datang ke tanah poso Pak Jokowi, sebagai anak muda yang kritis saya mengatakan bahwa ada banyak sekali masyarakat di seputaran danau poso terancam kehidupannya,” ungkap Rian.
Menurut Rian, saat ini terjadi pembangunan bendungan di Desa Saojo dan itu sangat mengancam. Pasang surut yang terjadi tidak menjamin biota akan bertahan, untuk apa kita maju kalau alam akan rusak.
“Aktivitas yang terjadi tidak melibatkan masyarakat adat. Mohon kepada Presiden Jokowi ditinjau kembali pengerukan yang terjadi di danau poso,” harap dia.
Selanjutnya Berlin Mojanggo, Tokoh Masyarakat Adat di Danau Poso mengatakan banyak budaya poso hilang, seperti waya masapi, yang dibuat secara gotong royong dan riang gembira tetapi dengan adanya PT. Poso Energy itu tidak ada lagi.
“Waya masapi itu alat yang digunakan sebagai perangkap ikan dan dibuat secara bersama-sama tetapi hal ini mulai hilang seiring adanya aktivitas pengerukan Danau Poso,” terang dia.
Dalam Konferensi Pers itu hadir pula Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), WALHI, JATAM, AMAN, SP dan Bersihkan Indonesia untuk memberikan catatan nasional atas PLTA. (AS)
Komentar