oleh

BPKH Palu Penuhi Denda Adat yang Ditetapkan Masyarakat Adat Salena

Celebesta.com – PALU, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) XVI Palu akhirnya penuhi denda adat yang dijatuhkan karena memasang patok dan plang di kebun warga tanpa seizin Masyarakat Adat Salena.

Seperti diketahui BPKH Wilayah XVI Palu melalui musyawarah adat. Kamis (2/12/2021) mengakui kesalahannya di Bantaya Potangara Ada (Balai Pertemuan Adat) Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, Karman selaku Perwakilan BPKH Palu menyanggupi sanksi atau Givu yang dijatuhkan kepada pihaknya. Sehingga hari ini dikeluarkannya denda adat berupa tiga dulang dan tiga ekor kambing.

Menurut Ketua RW Salena, Tamin S. Rantelino bahwa hal itu sebagai wujud kita sebagai masyarakat adat yang memiliki hukum adat.

“Givu bukan hanya berlaku untuk orang luar tetapi dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat Salena juga memberlakukan hal ini jika ada yang melanggar adat,” ungkap Tamin di Bantaya Potangara Ada Salena, Rabu (8/12/2021).

Baca Juga: Akademisi Untad: Pemekaran Salena, Lekatu dan Wana Bisa Memperkuat Hak Komunal

Sambung dia, hal ini tidak terlepas dari petunjuk leluhur kepada manusia. “Tanpa pertolongan leluhur, kita tidak sanggup memutuskan Givu,” kata dia.

Kata Tamin, bahwa bukan hanya pemerintah yang memiliki hukum tetapi masyarakat juga memiliki adat yang menjadi hukum.

Sementara itu, Haerul Warga Salena yang hadir di Balai Pertemuan itu mengungkapkan bahwa denda adat ini sebagai peringatan bagi kita semua bahwa jika masuk ke Salena harus taat dengan aturan adat setempat.

“Kita harus ambil pelajaran dari hal ini karena dimana ada manusia disitu ada hukum,” ungkap Pengacara Publik itu.

“Jangan karena melihat kami tinggal dipegunungan memperlakukan kami sewenang-wenang tanpa adanya komunikasi yang baik,” tegasnya. (AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan