Celebesta.com – PALU, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai sejak dulu sampai saat ini rakyat biasa terus mengalami depolitisasi. Sejak masa orde baru hingga reformasi rakyat selalu dijauhkan dengan politik.
Sekretaris Jenderal PRIMA, Dominggus Oktavianus Kiik mengatakan, pada masa orde baru rakyat ditakut-takuti melalui kekuatan negara. Sedangkan, di era liberal seperti saat ini, rakyat ditakut-takuti dengan politik berbiaya mahal.
Untuk terjun ke politik, lanjut dia, dibutuhkan sejumlah anggaran atau dana yang tidak sedikit. Hal itu mengakibatkan adanya anggapan bahwa politik hanya milik kalangan tertentu.
“PRIMA hadir untuk mematahkan mitos itu, politik adalah milik semua kalangan, termasuk milik rakyat biasa, bukan hanya milik segelintir orang saja,” ujar dia dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus PRIMA se-Sulawesi Tengah di Sutan Raja Hotel, Palu, Minggu (31/10/2021).
Dominggus menegaskan, PRIMA berdiri bersama-sama dengan rakyat biasa, kaum non-elit lintas kelas yang terdiri dari petani, buruh, pedagang, pengusaha dan sebagainya. Selama ini mereka tidak mendapatkan tempat dalam kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi.
“Partai PRIMA ini dikenal dengan slogan atau tagline Partainya Rakyat Biasa. Kita punya definisi tersendiri tentang rakyat biasa ini, rakyat biasa ini merupakan rakyat yang sampai saat ini tidak mendapatkan hak istimewa untuk mengakses kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan PRIMA, Mayjend TNI (Purn) R. Gautama Wiranegara mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong memenangkan Pancasila.
Sebab, menurut dia, Pancasila hari ini sudah mulai hilang dan terlupakan dalam wacana perpolitikan Indonesia.
“Untuk itulah PRIMA hadir, Pancasila adalah identitas PRIMA. ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan dan keadilan sosial, itulah identitas kita di PRIMA,” tandas mantan Sestama BNPT tersebut.
Ia juga meminta kepada seluruh kader dan simpatisan PRIMA untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945 bahwa kemakmuran sebesar-besarnya harus diperuntukkan untuk rakyat.
“Olehnya saya berpesan dan mengajak kepada seluruh kader, khususnya anak muda, untuk terus berjuang dan bergerak bersama Rakyat. Kita tidak haus akan jabatan, tidak haus akan kekuasaan,” tutupnya. (AS)
Komentar