Celebesta.com – BANGKEP, Ketua Badan Pengurus Harian Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (BPH AMAN) Banggai Kepulauan (Bangkep), minta Pemerintah Daerah agar memperhatikan hak masyarakat adat dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Pemerintah Daerah perlu perhatikan terkait wilayah adat, perlakuan terhadap masyarakat adat, dan memastikan penguatan serta memfasilitasi Hak Masyarakat adat,” kata Jemianto Maliko dalam rilisnya kepada Celebesta.com, Jum’at (8/10/2021).
Menurut Ketua BPH AMAN Bangkep, Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat adat saat ini masih tertinggal dalam hal pembangunan.
Baca Juga: Perkuat Kaderisasi, AMAN Sulteng Gelar Training Kepemimpinan
Lanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan cenderung tidak melibatkan masyarakat adat.
“Banyak tantangan yang dihadapi masyarakat adat. Perlu ada tindakan kolektif yang terorganisasi dan sistematis untuk bisa membuat keterbatasan dan hambatan tersebut dapat dihadapi oleh masyarakat adat,” terang dia. (AS)
Komentar