oleh

Bayu Montang Sebut TV Kabel Abal-abal

Celebesta.com – PALU, Salah satu pengusaha media, Bayu Alexander Montang angkat bicara terkait TV Kabel. Tak segan-segan dirinya mengkritisi TV Kabel dengan penyebutan TV Kabel Abal-abal.

Bagi Bayu TV Kabel yang sebenarnya adalah sarana yang mendistribusikan kanal siaran TV, dia menyebutkan TV Kabel yaitu Indovision dan K Vision. Menurutnya, TV Kabel yang hanya memakai kabel sebagai jaringan penyaluran siaran merupakan TV Kabel Abal-abal karena dalam undang-undang dan aturan sama sekali tidak dicantumkan TV Kabel seperti itu.

“Yang disebut TV Kabel sebetulnya seperti Indovision, K Vision, kalau TV Kabel yang hanya pakai kabel, itu abal-abal namanya. Di dalam undang-undang penyiaran tidak ada menyebutkan dan mencantumkan sedikit pun yang namanya TV Kabel yang hanya pakai kabel,” ujar Bayu Alexander Montang saat ditemui di kediamannya, Rabu (9/6/2021).

Mantan Politisi Hanura itu mengatakan, penyebutan TV Kabel karena di masa lampau tepatnya di Negara Paman Sam, karena sebelum adanya statelit saluran TV hanya melalui kabel.

“Awalanya di Amerika mereka menggunakan kabel karena dulu belum ada sistem satelit, sehingga mereka menggunakan kabel. Jadi TV Kabel yang sebenarnya yaitu Indovision, K Vision dan ada beberapa TV Kabel yang memancarkan siaran dengan satelit, tetapi hanya menyiapkan sarana,” ucapnya.

Bahkan, Bayu secara tegas mengatakan TV Kabel yang marak teresebar di beberapa daerah yang disebutnya TV Kabel Abal-abal, sempat dia pertanyakan di Kementerian Informasi (Konminfo).

“Saya sebut TV Kabel Abal-abal karena itu regulasi ketika saya pertanyakan di Kominfo Jakarta. Kenapa diberi izin, karena ini permintaan dari Pemda setempat untuk mengawasi konten yang mereka pencarkan melalui sarana alat mereka, jadi izin itu hanya satu saja yang termuat dalam Perda,” kata Bayu.

“Saya pertanyakan kepada Menteri langsung Rudiantara (pada waktu itu), satu saja permintaan Pemda setempat dalam mengawasi konten yang mereka siarkan agar tidak ada pornografi,” sambungnya.

Menurut Bayu, TV Kabel yang hanya menggunakan kabel semestinya tidak boleh ada. Sebab, kata dia, pengelola TV Kabel menggunakan sarana negera. pertama tiang listrik. “Tiang listrik itu milik negara loh,”cetusnya.

Kedua, tiang telepon itu juga milik negara. Sehingga Bayu mempertanyakan apakah pengelola TV Kabel bayar kepada negara, tentunya tidak. Kalau pengelola TV Kabel membayar, dia pun mempertanyakan kemana dana tersebut.

Lebih lanjut, Bayu mengungkapkan, retribusi pengelola TV Kabel itu kemana, karena pengelola TV Kabel memungut dari masyarakat, karena dalam Perda itu jelas pengelola TV Kabel harus membayar retribusi kepada Pemda.

“Dan yang paling sangat riskan terhadap TV Kabel yang berada di daerah ketika mereka mati terus, tidak terpancar dan itu sangat berbahaya,” ungkapnya.

Ketua Serikat Pengusaha Suratkabar (SPS) Wilayah Sulteng itu menerangkan, yang bisa membuat konten iklan, konten berita atau news itu hanya TV Tersier. Sementara TV Komunitas dan TV Kabel tidak diperbolehkan, karena TV Kabel abal-abal tidak dilindungi undang-undang.

“Ini TV Kabel abal-abal. Coba kamu cari dan nonton semua yang namanya Indovision, jika kalian dapatkan Indovision buat sendiri news maupun iklan saya kasih kalian 1 miliar. Tidak ada, karena Indovision menyalurkan semua isi dari Trans 7, Trans TV, Kompas TV dan lainnya,” terangnya.

“Mereka ini (TV Kabel) tidak masuk dalam UU Pers Tahun 1999, maka tidak dibenarkan ada Pimpinan Redaksi, Pimpinan Media. Kalian orang media langsung lapor gugat, itu pidana murni bukan delik aduan, kita bekerja ini dalam pengawasan UU Pers, ini supaya paham,” lanjutnya.

Bayu menuturkan, masyarakat bisa memperhatikan seperti Indovision atau K Vision yang tidak memeiliki Pimpinan Redaksional.

“TV Kabel yang membuat konten itu melanggar sekali dan itu tidak boleh, apalagi ada Pimpinan Redaksi dan Penanggungjawab,” terangnya.

Saat ditanyakan, jika TV Kabel yang memiliki kerjasama dan tidak memiliki izin berarti pidana murni, Bayu juga membernarkan hal tersebut.

“Iya pidana murni, korupsi, dua kena, pertama korupsi dan melakukan persekongkolan jahat, serta kedua pencurian, perampokan uang negara, tidak boleh, itu jelas undang-undang yang bilang bukan Bayu nya. Saya bisa pertaruhkan reputasi saya sebagai sarjana hukum,” pungkasnya. (Arm/Tim)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed