oleh

Bank Tanah dalam Penataan Ruang Kota Palu

Oleh : Richard F Labiro, S. IP, M. AP.

(Akademisi Universitas Tadulako)

PALU – Dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2021-2041, dan sesuai hirarki sistem perundangan di Indonesia, maka aturan tersebut merujuk pada, salah satunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di mana UU ini mengatur tentang liberalisasi investasi melalui Online System Submission (OSS) atau sistem perizinan online secara terpadu.

Di mana, dalam sistem tersebut mengakomodir setiap izin usaha oleh lembaga non Kementrian. Selain itu, ada juga Badan Bank Tanah yang merupakan Badan Khusus dan juga Badan Hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengelolah tanah. Pada Bank Tanah inilah saya memberikan perhatian khusus. Terkait hal ini kita bisa baca Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan implementasi dari Omnibus Law.

Pada diskursus tentang keruangan, kita tidak hanya berbicara mengenai pola ruang atau distribusi ruang sesuai peruntukanya. Akan tetapi, kita mesti memastikan keadilan ruang itu sendiri. Mengapa demikian. Sebab, dalam urusan ruang terdapat hubungan sosial di dalamnya. Saya menyebutkan hubungan sosial ini dengan istilah hubungan produksi antara pemodal dan mereka yang tidak memiliki modal. Dalam hal ruang, mesti melihatnya jauh lebih konkrit tentang pertarungan siapa yang akan memenangkan ruang tersebut.

Dalam hal ini, pemodal tentu mampu memenangkan ruang. Sebab, mereka yaitu pebisnis, pengusaha, dan sebutan lainya. Memiliki akses yang cukup baik dalam hal memiliki ruang. Dalam pandangan klasik, kita menganggap bahwa kelas pemodal selalu menggunakan jasa birokrat dan politisi untuk mengakses ruang tersebut. Namun kini, di era modern merekalah birokrat dan politisi itu. Maka sudah pasti, dalam keputusan politik dan aturan main administrasi tentang merebut ruang, merekalah pemenangnya.

Sebaliknya, kelas yang bukan pemilik modal selalu tersingkir dari hak memperoleh dan mempertahankan ruang sebagai fasilitas dan infrastruktur produksinya. Mereka tersingkir oleh kebijakan yang belum tentu menguntungkan mereka. Alih-alih berbicara kesejahteraan rakyat, hukum yang mengatur ruang, sarat akan kepentingan segelintir orang saja. Kesempatan dalam diskursus yang partisipatif cenderung tidak memihak mereka. Bahkan, definisi hak atas keadilan ruang masih awam ditelinga mereka. Maklum, dunia akademikpun tidak pernah memberikan pedagogi terhadap masyarakat miskin ini tentang definisi ruang bagi mereka.

Adapun dengan Bank Tanah. Lembaga khusus ini diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam mengontrol tanah—mengambil alih tanah dan mendistribusinya untuk keperluan perizinan—baik yang terlantar maupun bekas Hak Guna Usaha Perusahaan dan Hak Guna Bangunan Perusahaan yang tidak lagi diperpanjang. Jika melihat kebijakan Bank Tanah ini, sangat jauh dari semangat Reforma Agraria yang mendistribusikan tanah secara merata dan adil.

Mengapa saya katakan demikian, sebab, jangan lupa saya sudah bilang di awal bahwa ada namanya perizinan online terpadu yang mengakomodir kewenangan Pemerintah secara keseluruhan dalam pemberian izinya. Dan tentu, izin tersebut dalam kacamata investasi dan industri adalah izin menguasai lahan. Pintu masuknya lebih dipermudah melalui dua lembaga tadi yaitu Bank Tanah yang menyediakan lahan dan OSS yang memudahkan pemberian izin berusaha. Walaupun memang belum nampak secara nyata kinerja dari Bank Tanah. Namun saya khawatir jika nantinya kemudahan memperoleh tanah ini justru jatuh kepada investor besar dan masyarakat miskin rentan kehilangan tanah. Dan ini malah memperpanjang masalah agraria.

Kita tahu bersama, bahwa di Kota Palu terdapat aktifitas pertambangan Galian C berupa batuan dan pasir berskala besar dan tambang emas Poboya yang dimiliki oleh PT. Citra Palu Mineral. Dalam audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Di sepanjang garis pantai Kota Palu dan Donggala terdapat pertambangan Galian C yang luasan aktifitasnya sudah berada dekat dengan pemukian dan tumpang tindih dengan kawasan hutan serta lahan masyarakat. Disatu sisi, aktifitas tambang tersebut nyaris tanpa pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Kota Palu dan memberikan ancaman bencana longsor.

Sementara di Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya (Tahura), disitu terdapat tambang emas milik PT. CPM dan sedang aktif melakukan ekstraksi sumber daya mineral. Disinyalir, terjadi tukar guling kawasan konsesi pertambangan dengan Tahura. Luasan konsesi pertambangan itu mencapai 13. 000 hektar. Informasi tersebut, diperoleh langsung dari salah satu anggota Pansus Tata Ruang Kota Palu saat menjadi pembicara pada diskusi publik mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu beberapa waktu yang lalu.

Selain problem pertambangan, masih ada masalah Eks Hak Guna Bangunan yang sekarang ini isunya akan diperpanjang. Masalahnya, Pemerintah Kota Palu akan membangun Hunian Tetap untuk korban bencana alam dan lokasinya sama dengan keberadaan Hak Guna Bangunan tersebut. Sampai saat ini masih belum jelas perkembangan informasi, apakah Eks HGB itu akan dilanjutkan atau tidak dan dibangun Hunian Tetap.

Kompleksitas masalah ruang tidak sampai disitu, pasca bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten dan Kota merevisi kembali penataan ruang sesuai dengan dampak dari bencana alam yang telah terjadi. Maka ditetapkan wilayah yang dianggap rawan. Ditentukanlah zona rawan bencana sesuai dengan penilaian dan berdasarkan tipenya, mulai dari zona rawan bencana tingkat tinggi hingga rendah. Dan syarat serta ketentuanya diatur juga. Mulai dari dilarang mendirikan bangunan dan hunian hingga mendirikan bangunan dan hunian sesuai syarat SNI 1726.

Namun, masalah dari penetapan zona ini beserta larangan dan anjuranya mendapatkan kritikan dari kalangan penyintas itu sendiri. Sebab, hak keperdataan masyarakat yang masih sah belum juga mendapatkan ganti rugi jika eks hunian dan tanah mereka di zona merahkan. Sementara, pembangunan industri dan jasa gencar dilakukan kedepan pasca Tata Ruang di Kota Palu disahkan. Sebab, Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Palu akan menjadi konsentrasi bagi aktifitas ekonomi Kota. Lalu, industri dan jasa yang disebutkan tadi, akan menjadi penopangnya.

Dari sini, kita sudah memunculkan pertanyaan. Kemana dan bagaimana hak masyarakat terhadap kepemilikan lahan. Baik itu hak komunal, sosial dan ekonomi. Di Kota Palu sendiri, masih terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai peladang, nelayan, dan petambak garam. Maka dari itu, gencarnya pembangunan dan kegiatan ekstraktif di Kota Palu mensyaratkan akan ada ekspropriasi secara masif dan terstruktur dalam penataan ruang di Kota Palu. Maka hal ini perlu diawasi serius oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan tiba-tiba lahanya sudah dicaploki perizinan perusahaan. Parahnya lagi, perizinan ini diperoleh tanpa paritisipasi masyarakat.

Maka dari itu, dengan eksistensi Badan Bank Tanah, Pemerintah dengan mudahnya memberikan tanah dengan harga terjangkau kepada investor dan disatu sisi masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah rentan kehilangan kepemilikanya. Maka sudah dipastikan, ruang akan dimiliki oleh pemodal.

Ruang bagi pemodal adalah lokus produksi. Sebab, dari situ syarat akumulasi kapital dilakukan. Dengan mengkonsentrasikan alat produksi dan tenaga kerja ke tangan segelintir orang yang berkuasa. Disatu sisi, masyarakat miskin rentan terhadap kehilangan hak atas tanahnya. Maka diskursus tentang penataan ruang adalah perebutan ruang itu sendiri. (*)

*Tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan