oleh

Dinsos Kota Palu: Warga yang Tinggal di TPA Bukan Kewenangannya

Celebesta.com – PALU, Menaggapi soal warga yang tinggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Poe Pondo Kawatuna, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu mengatakan bukan kewenangan Dinsos memberikan tempat yang layak bagi yang tinggal di TPA.

Romy Sandi Agung mengatakan, setaunya di TPA itu sudah dapat Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BPJS gratis karena cuman itu bantuan yang ada.

“Terkait tempat tinggalnya itu tanyakan ke Dinas Perumahan dan sejauh ini kami tidak ada memiliki program pada mereka. Pokoknya kami disini hanya penanganan bencana, pengawasan, pemberian Bansos seperti PKH BLT, dan Bansos lainya,” ungkap Romy saat di temui Celebesta.com di ruang kerjanya, Rabu (7/4).

Lanjutnya, ia mengatakan jika ada badan usaha yang ingin menyalurkan bantuanya, itu langsung diarahkan ke TPA karena Dinsos hanya memberikan Bansos atau bantuan lainya.

“Saat ini yang di TPA belum ada masyarakat di sana yang protes, karena di sana sudah dapat bantuan PHK dan BLT,” ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah kepala kelaurga, Kadis sendiri tidak mengetahui jumlah Kepala Keluarga yang berada di TPA Poe Pondo Kawatuna.

“Jumlah KK disana saya tidak tau ada berapa, tapi saya pernah turun kesana,” kata Kadis.

Menurutnya kalau untuk bantuan rumah bisa tanya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu.

“Tetapi kalau untuk bantuan rumah yang layak huni itu bisa di tanya ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu, karena dari pak Wali Kota akan ada program bedah rumah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu, Zulkifli mengatakan Pemerintah Kota Palu akan mengadakan program bedah rumah untuk orang-orang yang memiliki rumah tak layak huni.

“Untuk masyarakat yang tinggal di TPA itu sendiri pemerintah pernah menyiapkan rumah susun (rusun) namun karena rusak akibat bencana maka rumah tersebut tidak bisa dihuni,” jelas Zulkifli, Kamis (8/4/2021).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah mengupayakan untuk membuat rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di tempat tak layak huni dan juga untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk membangun huniananya.

“Kami menerima masukan-masukan dari kelurahan-kelurahan soal siapa saja warga yang rumahnya tak layak huni. Lalu kami melakukan verifikasi dan kemudian kami usulkan ke kementrian,” ungkapnya.

Namun dengan syarat bahwa pemilik rumah tidak mendapatkan dana bantuan apapun seperti dana stimulan.

“Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki penerima bantuan adalah memiliki lahan sendiri dan terdaftar di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan juga dana stimulan,” tutupnya.

Reporter: Jumriani

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed