Celebesta.com – MAMUJU, Rapat Degar Pendapat (RDP) keterlambatan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2 yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Mamuju, Rabu (6/1/2021) berlangsung alot.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto dan diikuti sejumlah Kepala Desa dan OPD terkait digelar sudah menjadi perhatian publik, pasalnya baru tahun ini hal tersebut terjadi.
Sugianto mengatakan persoalan ADD yang tidak terbayarkan ini merupakan persoalan yang sangat serius, karena para kepala desa sangat mengharapkan anggran ADD ini bisa dibayarkan. Sebab tahapan ini sudah tertuang dalam APBD, RKPD dan sudah termuat dalam RKA bahkan tertuang dalam DPA, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju wajib mambayarkan ADD.
“Apabila ada pemerintah yang tidak tepat waktu melakukan pembayaran ADD, maka Pemkab Mamuju mendapat raport merah,” katanya.
Kepala BPMD, Mas Agung mengatakan masih adanya keterlambatan desa yang belum dibayarkan ADD tahap 2 karena pengajuan pencairannya terlambat dilakukan sebab baru diajukan pada bulan Desember, dan pihaknya tidak dapat mengajukan ke keuangan apabila belum lengkap, karena pasti akan ditolak.
“Tidak ada niat kami untuk menahan maupun menperlambat percairan ADD kepala desa,” ujarnya.
Senada disampaikan oleh BPKAD mengatakan tidak dibayarkannya ADD 30 Desa disebabkan pengajuan pencairan baru dilakukan pada awal bulan Desember. Sementara anggaran saat itu sudah tidak habis, karena prinsipnya siapa yang lebih awal memasukan pengajuan pencairan maka itu yang dibayarkan, selain itu APBD 2020 mengalami devisit senilai Rp 23 miliar.
Menanggapi pernyataan dari BPMD dan BPKAD, para kepala desa menyatakan hal tersebut tidak dapat diterima, sebab kenapa ADD yang tidak dibayarkan sementara itu sudah diatur dalam dialokasi dalam APBD, dan apabila hal itu tidak dibayarkan maka Pemkab Mamuju akan kena pinalti.
“Tidak benar kalau karena keterlambatan pemasukan permohonan percairan, sebab ada kepala desa yang terlembat tapi malah dibayarkan ADD-nya,” kata kepala desa Bambu.
Reporter: Ardi
Komentar