Celebesta.com – SIGI, Penolakan rencana Pembangunan PLTA Salo Pebatua II di Pipikoro dan Kulawi Selatan, kini mendapat respon dari Rahmat Saleh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi.
Menurut Politisi Partai Gerindra itu bahwa dirinya memahami sikap masyarakat yang menolak rencana Pembangunan PLTA Salo Pebatua II.
“Saya memahami sikap sebagian masyarakat yang menolak rencana pembangunan PLTA tersebut. Ini reaksi yang wajar dan harus dipandang sebagai cara warga kita mempertahankan diri berikut hak-haknya, mempertahankan ruang hidup dan sumber-sumber penghidupannya. Setiap kita akan cenderung memiliki sikap yang sama,” tulis Oyong sapaan akrabnya via WhatsApp kepada Celebesta.com, Rabu (16/12/2020).
Walupun demikian, kata dia, yang harus dipahami adalah sikap warga ini muncul dalam situasi seperti apa?
“Sikap ini kan muncul ditengah-tengah perasaan adanya ancaman yang bersumber dari rencana pembangunan bendungan PLTA, yang berdampak pada penenggelaman kampung mereka,” lanjut dia.
“Lalu, apakah ancaman itu benar? Di sinilah masalahnya. Tidak ada pihak secara tegas yang dapat menjamin benar tidaknya hal tersebut. Termasuk pihak pemrakarsa, Sementara dari beberapa referensi yang dimiliki warga, termasuk dokumen Amdal, hal itu secara eksplisit dinyatakan,” terang dia.
Lebih lanjut, Oyong mengatakan di saat yang sama, warga juga belum memperoleh gambaran apa skenario pemrakarsa, jika penggenangan kampung-kampung itu benar-benar dilakukan.
“Yang saya pahami saat ini warga di Halutua dan Tuwo sangat terganggu dan resah dengan rencana PLTA. Mereka sudah rugi secara psikologis. Dalam jangka panjang situasi ini akan mengganggu produktifitas warga disana, sehingga berdampak bagi perkembangan ekonomi warga,” jelasnya.
Sebagai Pimpinan DPRD, dirinya akan merespon situasi ini melalui Komisi Terkait.
“Kami juga akan mereview tahapan perizinan yangg sudah ada, terutama dari aspek tata ruang. Dengan pemerintah daerah kami akan mencoba melakukan tinjauan terhadap nilai strategis proyek ini,” ungkap dia.
Pada prinsipnya, sebagai Pimpinan DPRD Sigi, kami tentunya tidak anti terhadap inisiatif-inisiatif pembangunan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
“Namun pada prinsipnya, pembangunan apapun itu hendaknya tidak mengorbankan siapapun, terlebih rakyat kecil,” beber dia.
“Kami berharap pemrakarsa, Pemda serta masyarakat dapat melakukan perundingan-perundingan yang serius, untuk dapat menghasilkan skenario yang adil, solutif dan menguntungkan bagi setiap pihak,” tutup dia. (Arm)
Komentar