oleh

GMNU Sulteng Minta Kapolda Bertindak Tegas Terhadap Tambang Ilegal Kayuboko

PALU – Celebesta.com, Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Kaharu meminta Kapolda Sulteng untuk bertindak tegas terhadap tambang ilegal di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

“GMNU Sulteng secara tegas mengecam segala aktivitas tambang yang ada di Desa Kayuboko, Kabupaten Parimo dan mendesak Kapolda Sulteng bertindak tegas pada perusahan yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal karena ada dugaan upaya pembiaran terhadap aktivitas tersebut,” kata Muhammad Kaharu, dalam pres rilis yang diterima Celebesta.com, Selasa (17/11/2020).

Muhammad mengatakan, sebagai bentuk komitment perjuangan GMNU Sulteng akan mendukung segala upaya hukum yang akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulteng.

Muhammad berpandangan, salah satu prinsip agama adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia serta upaya melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, manusia diharuskan menjaga ekosistim lingkungan sebagai bagian dari merawat keberlangsungan hidup manusia di dunia.

Menurutnya, hubungan kausalitas manusia dengan lingkungan memunculkan praktek eksploitasi manusia terhadap lingkungan.

“Hal ini dimungkinkan karena nilai ekonomis yang ada dalam lingkungan memunculkan berbagai perusahaan tambang untuk mengeksploitasi lingkungan secara illegal tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar tambang,” ujarnya.

Muhammad menjelaskan, kasus tambang yang ada di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parimo, adalah potret dari tindakan para perusahan tambang melakukan tindakan secara ilegal serta menghilangkan hak-hak keperdataan yang dimiliki masyarakat Kayuboko.

Selain itu, kata Muhammad tambang ilegal itu dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Kayuboko, akibat dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tambang di wilayah tersebut.

Muhammad menyatakan, problem di tambang ilegal itu, membutuhkan sikap tegas para pemangku kebijakan untuk menghindari dampak lingkungan yang paling besar mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di Desa Kayuboko.

“Merujuk kaidah ushul fighi menghindari kemudharatan jauh lebih baik daripada mendapatkan kemanfaatan,” pungkasnya. (M.A)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed