POSO – Celebesta.com, Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menyebutkan bahwa pengerukan danau poso oleh PT. Poso Energy sama sekali tidak mempertimbangkan banyak aspek.
Misalnya aspek kebencanaan, budaya, sejarah, ekosistem dan lingkungan. Di lain pihak, izin pengerukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Poso kepada PT. Poso Energi telah mengabaikan masyarakat yang telah menyandarkan hidupnya di Danau Poso.
Di ketahui bahwa danau poso nyatanya tidak bebas dari bencana. Data dari Pusat Studi Gempa Nasional menyebutkan ada 48 sesar aktif di Sulawesi Tengah, tiga di antaranya ada di Kabupaten Poso yakni sesar Poso, sesar Tokararu dan sesar Poso Barat.
Divisi Kampanye dan Jaringan YTM, Felix Torae, menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Poso mestinya harus mengkaji kembali izin pengerukan Danau Poso oleh PT. Poso Energy.
Bukan saja menjadi masalah bagi masyarakat dengan menghilangan nilai budaya lewat pembongkaran Yondo mPamona, tapi berpotensi menjadi masalah dikemudian hari terkait aspek kebencanaan.
Hal ini diperjelas dalam Amdal pengerukan PT. Poso Energy yang mana wilayah pengerukan tersebut berada di atas sesar Poso dan dikawatirkan bisa memiliki dampak buruk dimasa yang akan datang. Hal ini diperkuat dengan penelitian Amstrong menyebutkan bahwa potensi gempa di Danau Poso bisa mencapai 6,93-7 Magnitude.
“Jadi mestinya segala macam kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah harusnya memiliki perspektif mitigasi bencana seperti tertuang di UU 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana”, jelas Felix dalam rilisnya, Senin (16/12/2019).
Bukan nanti terjadi gempa baru kita memikirkan bagaimana cara memulihkan korban, tapi yang paling bijaksana dapat kita lakukan adalah pencegahan sejak dini.
“Karena pengalaman gempa yang terjadi pada 28 September lalu adalah satu dampak buruk terkait pembangunan yang menyepelehkan sesar aktif, ini juga berlaku untuk pemerintah Kabupaten Poso terkait pengerukan danau”, pungkasnya. (AS/MK)
Komentar