Celebesta.com – MAMUJU, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Nestor, mengikuti Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 28 Juli 2026, di Ruang Rapat Biro Organisasi.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat, Nur Rahmah Parampasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini turut mendukung arah kebijakan pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, adaptif, dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan serta optimalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara. Penyusunan dokumen Anjab dan ABK yang sesuai regulasi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.
Kasubag Kepegawaian DPMPTSP Sulbar, Nestor, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen Anjab dan ABK yang sesuai regulasi merupakan bagian penting dalam mendukung perencanaan kebutuhan pegawai, penataan organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui sosialisasi ini kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020. Harapannya, dokumen yang disusun dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, mendukung prioritas pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Nestor.
Melalui pemaparan materi dan sesi diskusi, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyusun kerangka jabatan dan analisis beban kerja yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik.(*)
Komentar