Celebesta.com – MAMUJU, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe didampingi tim kerja DPMPTSP Sulbar, menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa 14 Juli 2026.
Kunjungan ini dalam rangka Pengembangan Informasi Awal atas Kemudahan Perizinan di Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai penyelenggaraan kemudahan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui koordinasi tersebut, Tim BPKP melakukan diskusi dan pengumpulan informasi terkait kebijakan, mekanisme pelayanan perizinan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan DPMPTSP Sulbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, DPMPTSP Sulbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Sinergi dengan berbagai instansi, termasuk BPKP, diharapkan semakin memperkuat efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan.
Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe menyampaikan bahwa kunjungan Tim BPKP menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan memperoleh masukan dalam upaya penyempurnaan pelayanan perizinan di daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan Tim BPKP sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat tata kelola pelayanan perizinan. Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat memperoleh berbagai masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta mendorong peningkatan investasi di Sulawesi Barat,” ujar Kain Lotong Sembe.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPMPTSP Sulbar dan BPKP dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berkualitas, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif dan berdaya saing.(*)
Komentar