Celebesta.com – MAMUJU, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, didampingi Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar beserta staf teknis mengikuti kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026.
Bertempat di Kantor BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui proses asistensi dan verifikasi, setiap perangkat daerah memastikan dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan asistensi dan verifikasi ini merupakan bentuk komitmen dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Melalui asistensi ini, kami memastikan seluruh program dan kegiatan BPKAD Tahun 2027 telah disusun secara sistematis, realistis, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dokumen Renja yang berkualitas menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Faika.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Ibnu Munandar, menjelaskan bahwa proses verifikasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan konsistensi antara sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, hingga penganggaran yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan.
“Melalui asistensi ini dilakukan penyelarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 sehingga seluruh target kinerja, indikator, serta rencana pendanaan dapat terintegrasi secara baik. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD yang lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Ibnu.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sebagai fondasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel, terarah, serta mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(*)
Komentar