Celebesta.com – MAMUJU, Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga pendidikan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) belum menerima gaji selama dua bulan. Penyebab lambatnya proses pencairan gaji guru tersebut belum diketahui.
“Gaji saya mulai tidak terbayarkan sejak bulan Agustus ini. Saat ini sudah masuk bulan kedua kami menunggu gaji. Informasinya pertengahan bulan baru bisa dibayarkan,” ungkap salah seorang tenaga guru PPPK yang enggan disebut namanya pada media ini, Senin (8/9/2025).
Ia mengeluhkan dampak belum terbayarnya gaji tersebut, PPPK kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan transportasi untuk pergi ke sekolah.
“Untungnya saya masih terbilang dekat penempatan. Bagaimana dengan teman-teman yang harus ke Kalumpang atau Bonehau. Mereka jelas butuh biaya. Tidak mungkin juga tidak menjalankan tugas hanya karena alasan tidak punya uang, karena itu sudah kewajiban,” keluhnya.
Ia berharap pemerintah melakukan perencanaan lebih baik agar persoalan serupa tidak terulang.
“Kalau evaluasi tahun depan, sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum perpanjangan kontrak. Supaya kalau ada masalah bisa diselesaikan cepat, tidak sampai ada jeda lama seperti sekarang,” harapnya.
Saat ini yang sudah terbayarkan gaji PPPK adalah pegawai tahap I dan pegawai tahap II untuk pegawai tahap III masih ditunda pembayaran gajinya, namun belum jelas hingga sampai kapan pembayaran gaji untuk pegawai tahap III ditunda.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto, meminta pemerintah daerah, khususnya OPD terkait, untuk bekerja profesional dan menyelesaikan persoalan ini secara cepat dan tepat.
“Saya pernah menanyakan soal kepastian ketersediaan anggaran gaji PPPK, baik yang baru maupun lama, dalam rapat di DPRD. Waktu itu, BPKAD menyatakan siap. Jadi seharusnya ini tidak terjadi,” tegas politisi Golkar itu.
Menurutnya, keterlambatan ini menunjukkan profesionalisme aparatur pemerintah masih perlu diasah.
“Belum bisa tajam profesionalisme kita,” sindirnya.
Hingga berita dibuat, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju belum dapat dimintai konfirmasi. Sebelumnya, Plt Kepala Disdikpora Mamuju, Khatma Ahmad, menyebut pihaknya tengah memeriksa kinerja seluruh PPPK tahap satu, dua, dan tiga. Evaluasi itu mencakup perilaku, izin, dan absensi. Ia menyebut pencairan akan dibayarkan bulan Agustus.
Jumlah PPPK Mamuju untuk tenaga pendidikan mencapai lebih dari 1.200 orang. Kasus keterlambatan gaji PPPK ini sudah kerap terjadi. Sebelumnya pengalaman serupa dialami Tenaga Kesehatan (Nakes) Mamuju.
Ratusan nakes PPPK sempat dua bulan tanpa gaji, sebelum Pemkab memastikan pencairan rapelan April-Juni plus gaji ke-13 bulan ini. Dari evaluasi kinerja nakes PPPK, dua orang tidak diperpanjang kontraknya karena tak memenuhi kriteria, sementara satu orang mengundurkan diri.
Keterlambatan pembayaran gaji tenaga pendidikan ini diharapkan tidak berlarut, sehingga para guru dapat fokus kembali memberikan pelayanan pendidikan.
Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, yang coba dikonfirmasi wartawan belum ada yang bisa dihubungi.(Und)
Komentar