Celebesta.com — PARIGI, Dua hari pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat koordinasi perdana bersama sejumlah lembaga relawan yang terjun dalam kegiatan penanggulangan bencana di Desa Torue, Kecamatan Torue Kabupaten Parigi, Sabtu, (30/07/2022).
Berdasarkan pantauan Celebesta.com rapat koordinasi juga dihadiri Samsurizal Tombolotutu, Bupati Parigi-Moutong. Adapun tujuan rapat tersebut untuk menyikapi sejumlah persoalan yang mencuat ke permukaan diantaranya, terkait sinkronisasi data dan sejumlah kendala lapangan yang di hadapi relawan serta manajemen posko tanggap darurat.
Terkait hal itu, kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat disinyalir akibat data dari beberapa lembaga kemanusiaan berbeda dengan data sementara yang di kantongi BPBD.
Kepada media ini, Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong,Idran membeberkan, data rumah rusak berat, sedang dan ringan yang dikumpulkan BPBD berbeda dengan lembaga yang fokus bergerak di bidang kemanusiaan, seperti data rumah rusak berat BPBD dan lembaga kemanusiaan 7 unit, sedangkan Wahana Visi Indonesia (WVI) 41 unit dan pihak Desa 37 unit.
Menurut Idran, pihaknya tidak punya kapasitas dalam menentukan jenis kerusakan rumah.
“Untuk sementara kami belum punya data valid terkait rumah rusak berat, sedang maupun ringan yang berada di Dusun I dan Dusun II, karena itu tugasnya Dinas Perumahan,” katanya.
Selain persoalan sinkronisasi data, logistik relawan juga menjadi kendala lapangan, seperti relawan yang butuh makan tetapi malah ada relawan yang belum sempat makan serta sejumlah lembaga menemukan pendistribusian bantuan yang tidak terkoordinir dengan baik.
Sehingga, BPBD diminta untuk menyiapkan posko penampungan bantuan agar bantuan yang masuk tidak langsung turun ke masyarakat tetapi di arahkan ke posko agar pembagianya rata.
Namun, BPBD mengaku, bahwa telah mendirikan 3 posko yakni 1 posko sentral informasi terkait data, kemudian 2 posko penampungan bantuan.
Kemudian, idran juga membeberkan, sudah mengusulkan anggaran selama 14 hari Masa Tanggap Darurat (TBD) kepada Pemda sekitar 800 Juta Rupiah.
“SK tanggap darurat sudah di setujui bupati tinggal kita usulkan ke keuangan,” bebernya kepada awak media usai memimpin rakor perdana.
Sehingga, pihaknya akan memaksimalkan untuk menyelesaikan kegiatan TBD sebelum masa berlakunya habis.
ia menambahkan dari data yang ada, sebanyak 170 lembaga relawan kemanusiaan yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Relawan yang tergabung memang sangat membantu, sehingga perlu bersinergi bersama untuk persoalan di lapangan,” tambahnya.(Jum)
Komentar